SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Kota Sukabumi mempertahankan predikat WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur pemerintah daerah yang menjaga disiplin dan integritas dalam pengelolaan keuangan. “Raihan WTP ke-12 ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan integritas seluruh aparatur. Ini bukan sekadar prestasi di atas kertas, tetapi bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Selasa (9/6).
Ayep menegaskan, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan komitmen konsisten dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
Berbagai langkah strategis dilakukan Pemkot Sukabumi, di antaranya memperkuat digitalisasi sistem keuangan daerah, meningkatkan kapasitas SDM, menyelaraskan dokumen perencanaan dengan kebutuhan pembangunan, serta memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat. “Capaian ini menunjukkan bahwa integritas telah menjadi budaya kerja di lingkungan Pemkot Sukabumi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ayep menambahkan, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Tantangan pembangunan ke depan membutuhkan pengelolaan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Keuangan daerah harus menjadi instrumen pembangunan. Karena itu kami akan terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
