Meski begitu, Pemkot Sukabumi memastikan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama. “PPPK guru dan tenaga kesehatan dipastikan akan dipertahankan demi menjaga kualitas layanan publik,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, menegaskan pemerintah tengah mengkaji solusi terbaik agar kebijakan efisiensi berjalan tanpa mengorbankan tenaga PPPK. “Dalam waktu dekat akan kami bahas bersama BKPSDM dan TAPD agar ada solusi yang tidak melanggar aturan, tidak merugikan PPPK, dan tidak mengganggu pelayanan publik,” pungkasnya.(bam/d)
