Pemkot Ajukan Raperda Penyertaan Modal PDAM, Faisal : Tahan Dulu, Kaji Lebih Teliti

  • Whatsapp

SUKABUMI- Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) mengenai penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebentar lagi akan masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi akan segera dibahas.

Namun Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasioanl (PAN), Faisal Anwar Bagindo menyoroti Raperda tersebut. Menurutnya, Raperda yang mengakut suntikan dana harus diteliti lebih lanjut.

Bacaan Lainnya

“Ini menyangkut anggaran, jangan asal di gol kan saja. Tapi, harus mendapatkan kajian yang melibatkan konsultan bukan hanya pihak PDAM nya saja,” tandasnya.

Faisal pun mengusulkan semesetinya, Pihak PDAM juga harus mempresentasikan ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait dibutuhkanya anggaran penyertaan modal tersebut. Sebab, anggaran yang dipakai nantinya dari APBD.

” Penyertaan modal itu kan dari APBD, wajar dong bila PDAM melakukan presentasinya ke setiap SKPD. Karena siapa tahu ada anggaran yang dipangkas dari SKPD untuk memenuhi suntikan dana tersebut,” tegasnya.

Selama itu kata Faisal, pihak PDAM selalu mendapatkan penyertaan modal. Namun, grafik perkembangan, dan pelayanan kepada pelanggan masih belum terlihat adanya peningkatan, kemudian tingkat kebocoran juga masih relatif tinggi, dan masih belum ada solusi ketika musim kemarau datang.

“Saya disini sudah tiga periode, dan saya tahun jika PDAM sering mendapatkan dana segar dari APBD. Tapi sayang, hingga saat ini grafiknya peningkatannya belum terlihat,” bebernya.

Untuk itu Faisal menyarankan, agar tim Bapemperda bisa menahan dulu raperda penyertaan modal, Hal ini juga mengaca ke belakang, dimana penyertaan modal juga diberikan ke Perusahaan Daerah lainya, yakni Apotik Waluya. Tapi selama ini kenyataanya malah tidak bisa dibanggakan. Jadi percuma saja jika diberikan modal tanpa ada kajian terlebih dulu.

” Yang jelas dari tiga Perusahaan Daerah milik Pemkot Sukabumi. Yakni, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Waluya, dan PDAM. Hanya BPR yang dikatakan paling baik. Bahkan untuk Waluya, saya pernah usulkan untuk dihapus saja,”pungkasnya. (bal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *