Pengadaan Barang dan Jasa Dipelototi, Libatkan Kejari dan Polres

  • Whatsapp

SUKABUMI– Untuk mengantisipasi masalah hukum yang timbul saat proses pengadaan barang dan jasa, Pemerinrah Kota Sukabumi melibatkan unsur Kejaksaan Negeri dan Polres Sukabumi Kota dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Pengawalan supaya tidak salah, proses lelang yang benar agar diketahui semua yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa,” aku Walikota Sukabumi M.Muraz usai membuka Rakor Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (P4D) di Hotel Horison Kota Sukabumi, Kamis (7/9).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang diikuti kepala SKPD, Unit Layanan Pelelangan dan PPK. Muraz juga menekankan jajarannya yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa harus bisa mencegah kemungkinan hal yang bisa menimbulkan masalah hukum sejak awal.

Untuk itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa. “Kalau ada yang salah atau kurang segara diperbaiki. Dalam pelaksanaannya ada yang ngaco harus segera dilurusin,” ungkapnya. Menurutnya adanya dana yang terserap lantaran rasa takut yang berlebihan dari PPK tidak terjadi lagi.

Bagi PPK yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa telah diberi ilmu untuk melaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau yang tidak tau akan bingung, mau mengerjakannya jadi takut. Tapi kalau yang sudah tersertifikasi bisa diantisipasi. Kalau ada yang nakal P4D yang mengawal. Selama ini harus diakui belum optimal, nanti mudah-mudahan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kajari kota Sukabumi, Genora Zarina menyebutkan pihaknya siap melakukan pengawalan dan pengamanan sepanjang diminta oleh pemerintah daerah. Sebab, tugas ini baru akan dilaksanakan jika ada permintaan dar pihak yang meminta pendampingan.

“Pendampingan dan pengawasan utamanya terkait proyek yang bernilai strategis sebagaimana amanat Inpres No 1 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ada sekitar 255 jenis kegiatan,” paparnya

Namun, Genora mengakui belum bisa mengamati potensi penyimpangan karena masih akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Apalagi, kegiatan yang akan dilakukan belum diinventarisasi. “Kami akan maving dulu kegiatan apa saja yang akan, sedang dan telah dilakukan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini mengakui bahwa P4D hadir untuk meminimalisir terjadinya tindakan hukum dibidang pengadaan barang dan jasa. Sehingga, semua pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan sesuai dengan aturan tanpa tersangkut masalah hukum. “Bagaimana pun pelaksanaan kegiatan butuh pendampingan baik dari polres maupun kejaksaan,” ungkapnya.

Tim P4D ini juga lanjut Een, akan mendampingi mulai awal sampai akhir tahapan. Namun, untuk mendapatkan pendampingan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sukabumi terlebih dulu melakukan konfirmasu ke P4D untuk diminta pendampingan. Selanjutnya kejaksaan menggelar ekpose terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, baik lokasi maupun besar anggarannya.

Dan Kejaksaan yang akan menentukan dan memberikan masukan. Pihak ketiga atau rekanan juga bisa minta advise ke P4D. Kami berharap, semua kegiatan berjalan lancar dan tidak ada yang tersangkut masalah hukum,” tutupnya. (cr11/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *