Pembangunan Fisik Bidang Kesehatan dan Pendidikan Berlanjut

  • Whatsapp
RSUD Almulk Kota Sukabumi (foto: Fawzy/radarsukabumicom)

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Recofusing anggaran penanganan Covid-19 baik anggaran pusat, provinsi dan daerah nampaknya tidak menganggu anggaran untuk pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara di luar kedua sektor tersebut anggaran tersedot untuk penanganan covid-19.

“Iya, kalau untuk diluar pendidikan dan kesehatan itu dihentikan, dan untuk kesehatan tetap berjalan,” kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi Fahrurrazi, Selasa, (7/7).

Bacaan Lainnya

Kegiatan yang sedang berjalan diantaranya, Rumah Sakit Al-Mulk, pembanguan Puskesmas Nanggeleng dan kegiatan pekerjaan ruang isolasi di rumah sakit. Kemudian pembanguan Ruang Kelas Baru (RKB) yang ada di Dinas Pendidikan.

Tapi kalau untuk pekerjaan Puskesmas dan Al-Mulk kata Fahrurrazi, saat ini dalam tahap penyesuaian perencanaan, hal itu seiring dengan keluarnya Peraturan yang baru, yaitu Permen PUPR no 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia.”Dalam aturan yang baru tersebut ada ketentuan-ketentuan baru untuk pekerjaan kontruksi,”ujarnya.

Dalam aturan yang baru itu salah satunya mengatur terkait ketentuan penyelenggara jasa kontruksi, di mana paket usaha kecil yang dulu sampai dengan Rp10 miliiar, sekarang hanya sampai dengan Rp2,5 miliar, sedangkan untuk paket Rp2,5 sampai Rp50 miliar diperuntukan bagi pelaku usaha menengah. “Bukan itu saja, termasuk keselamatan kesehatan dalam pelaksanaan kontruksi,”terangnya.

Disisi lain semenjak ada recofusing anggaran untuk penanganan covid-19, semua pekerjaan yang sudah masuk ke BPBJ, serta tahap persiapan pemenang terpaksa harus dibatalkan. Tapi, bagi penyedia tidak bisa menuntut karena sudah ada aturanya. ” Lumayan banyak terutama pekerjaan yang bersumber dari Pusat dan Provinsi. Namun sesuai dengan aturan tidak bisa menuntut,” katanya.

Namun ada juga yang masih tetap berjalan yakni kegiatan PJU yang berumber dari Provinsi Jawa barat, karena sudah masuk ke tahap penandatangan kontrak sehingga tidak bisa dibatalkan. ” Karena keburu kontrak jadi tidak bisa begitu saja untuk dibatalkan,” jelasnya.

Sementara untuk kegiatan pekerjaan yang bersumber dari APBD masih berlanju. Diantaranya, pendestrian Jalan Juanda (dago) dan pekerjaan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.”Kedua pekerjaan itu masih dalam tahap proses,”pungkasnya. (bal/rs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *