Lakukan Pendataan, Walikota Sukabumi Lepas 92 Orang Enumerator

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat melepas 92 petugas enumerator di Balai Kota Sukabumi, Selasa (17/5).

CIKOLE — Walikota Sukabumi Achmad Fahmi melepas 92 petugas enumerator yang akan melakukan verifikasi sebanyak 46 ribu koperasi dan UMKM di Kota Sukabumi.

Apel pelepasan enumelator tersebut dilakukakan di Balai Kota Sukabumi, Selasa (17/5). Pada apel tersebut, hadir pula Wakil Walikota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami, Plh Sekda Kota Sukabumi Asep Irawan dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Ayi Jamiat.

Bacaan Lainnya

”Data ini harus menjadi satu, karena sangat penting dilakukan verifikasi oleh para enumerator yang memiliki tugas berat di lapangan, sebab harus mendata secara detail, sehingga harus jaga kesehatan,” ujar Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi, kepada awak media Selasa (17/5).

Menurut walikota, dalam konteks kementerian koperasi dan UMKM, perlu adanya sistem informasi data tunggal.

Di mana, dalam rentan waktu tiga tahun ke depan Indonesia memiliki data tunggal koperasi dan UMKM.

“Kota Sukabumi menjadi salah satu kota percontohan dari 240 kota dan kabupaten se-Indonesia dalam hal sistem informasi data runggal koperasi,” ujarnya.

Diungkap walikota, ada sebanyak 14,5 juta data yang menjadi target verifikasi nasional. Untuk di Kota Sukabumi sebanyak 46 ribu data koperasi dan UMKM.

Ia meminta, para petugas enumator ini harus benar-benar melakukan pendaatan dengan sebaik-bauknya, sehingga Sukabumi miliki data tunggal yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

”Saya mohon dukungan para camat membantu petugas enumorator karena yang memiliki pemahaman wilayah,” tambahnya.

Sebab, sambung dia, terkadang terjadi miss atau kesalahan data dari segi pendidikan dan lain sebagainya, karena data yang kurang dipertanggungjawabkan.

Hal ini sejalan dengan ungkapan good data good decision, bad data bad decision dan no data no decision.

“Ketika datanya baik maka kebijakan baik, kalau data buruk maka kebijakan tidak tepat serta kalau tidak punya data tidak akan bisa membuat kebijakan,” tegasnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 7 tahun 2021 dan Perpres Nomor 39 tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia.

Maka, pemerintah akan melaksanakan pendataan ini selama beberapa bulan kedepan. “Termasuk dinas lainya juga selama 5 bulan akan hadir enumerator tugasnya verifikasi KUMKM di wilayah,” pungkasnya. (cr1/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar