Untuk masalah insentifnya kata Faisal kalau pemkot tidak memiliki uang bisa menjadi piutang negara. Kalau memang tidak ada juga, polisiti PAN itu menyarankan merelokasi anggaran dari perjalanan dinas di OPD termasuk DPRD Kota Sukabumi.
“Banyak yang tidak kepakai apalagi kondisi PPKM Darurat. Anggaran perjalanan dinas Semua OPD dan DPRD yang tidak digunakan selama pandemi untuk pembiayaan tersebut,” jelasnya.
Disini kata Faisal butuh keberanian dari Walikota Sukabumi mengambil alih untuk tindakan yang darurat ini. “ini kan Force majeure, kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa. Walikota bisa mempertimbangkannya untuk melakukan langkah-langkah tersebut,” pungkasnya. (bal)
