CIKOLE-– Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menggelar forum konsultasi publik untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 bertempat di Hotel Horison Sukabumi, Rabu (2/2).
“Saya berharap di akhir tahun 2023, RKPD tersebut mampu menciptakan masyarakat sejahtera,”ujar Wakil Walikota Sukabumi Andri setiawan Hamami, usai menghadiri Forum Konsultasi Publik perencanaan awal RKPD Kota Sukabumi tahun 2023, yang berlangsung di salah satu Hotel di Jalan Siliwangi.
Andri mengungkapkan, kesejahteraan itu bukan bertumpu pada ekonomi saja, namun sektor pelayanan sosial juga menjadi target dalam mensejahterakan masyarakat.
“Yang jelas endingnya di tahun 2023, penjabaran visi misi saya dan Pak Walikota. Yakni, terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera bisa tercapai,”ungkapnya.
Andri mengungkapkan tahun 2023 merupakan tahun terakhir bagi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi untuk merealisasikan janji-janji politiknya.
“Sebenarnya tahun depan itu berupa sentuhan akhir dari serangkaian pembangunan yang dilakukan selama 5 tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah mengungkapkan, dalam forum publik ini, untuk menjaring masukan-masukan yang dijadikan rancangan awal penentuan RKPD di tahun 2023.
Tentunya, ketika membuat rencana kerja sifatnya tahunan, dasarnya adalah RPJMD, dimana Kota Sukabumi sudah memiliki revisi RPJMD, kemudian ada target-target tema pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Secara teknokratik dan kajian serta beberapa capaian yang sudah dilakukan, Kota Sukabumi punya empat isu. Dimana yang pertama tentang pandemi Covid-19, kemudian masalah pemukiman dan sanitasi lingkungan.
Meskipun di tahun 2022 ini angka kumuh di Kota Sukabumi sudah nol, meskipun saat ini masih menyisakan lingkungan kumuh ringan atau kecil, namun itu akan segera diselesaikan.
Tetapi, ini adalah wajah dari gambaran kesejahteraan masyarakat. “Tujuan dari pembangunan kita kan berakhir kepada kesejahteraan masyarakat.
Dimana yang satu wajahnya adalah bagaimana berkurangnya kumuh dan nyamannya pemukiman oleh masyarakat,”ujar Reni.
Kemudian isu ketiga, kata Reni, terkait dengan modal sosial berbasis nilai-nilai budaya. Artinya, pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan semua permasalahan- permasalahan masyarakat, harus ada penguatan yang memang masyarakat mandiri menyelesaikan masalahnya, dan itu modal sosial.
