Bansos Pemkot Sukabumi Ditambah 10.000 Paket

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat menyerahkan bantuan dari pemerintah Kota Sukabumi kepada masyarakat terdampak Covid-19, belum lama ini.

RADARSUKABUMI.com  – Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sukabumi bakal kembali disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Tahap pertama, bansos berupa sembako ini telah di salurkan kepada 10. 000 keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, dr Rita Fitrianingsih menjelaskan, hasil evaluasi 10.000 paket bansos tahap pertama belum bisa memenuhi jumlah masyarkat yang terdampak Covid-19.

Bacaan Lainnya

Sehingga, pihaknya bakal kembali menambah 10.000 paket.

“Jadi bansos tahap ke satu yang berjumlah 10.000 itu tidak mencukupi jumlah masyarkat yang terdampak Covid-19, sehingga pada tahap kedua ini akan kembali menambah 10.000 paket sembako kembali,” jelasnya kepada Radar Sukabumi saat dihubungi, kamis (4/6).

Anggaran yang telah dipersiapkan untuk pengadaan 10.000 paket sembako tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar.

Pihaknya bakal segera mengelar rapat dengan pihak-pihak terkait untuk bansos tahap dua tersebut.

“Semoga saja bansos Kota Sukabumi tahap dua ini bisa memenuhi jumlah masyarkat yang terdampak Covid-19. Kami pun akan segera koordinasi dengan SKPD terkait,” ujarnya.

Rencananya, bansos yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi ini, akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 selama empat bulan.

Namun, jika memang kondisi perekonomian pulih dengan cepat dan Covid-19 hilang makan Bansos akan dihentikan.

“Pemerintah Kota Sukabumi kan mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial ini sebesar Rp 10 miliar, nah angkatan itu untuk empat bulan atau 40.000 masyarakat yang terdampak,” sebutnya.

Adapun bantuan yang dihimpun Pemerintah Kota Sukabumi dari para donatur, disalurkan berdasarkan ajuan dan pengaduan ke hallo sosial. Hingga saat ini, tercatat hallo sosial telah menerima laporkan sebanyak 1.400 orang.

“Kalau bantuan yang diterima Pemkot, itu didistribusikan melaui ajuan dan pengaduan serta laporan yang masuk ke Hallo Sosial, jadi untuk jaring pengaman sosial harus bersumber dari anggaran yang telah dipersiapkan,” pungkasnya. (upi/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *