“Pelaku-pelaku koperasi ini seharusnya mendapatkan pendampingan dari pemerintah, anggaran bidang kopersipun masih saja selalu tersisihkan. Dan yang paling penting ngurus koperasi itu harus dengan ilmunya,” bebernya.
Tidak hanya itu, dirinya melihat iklim perekonomian di Kota Sukabumi belum nampak sehat dan berpihak kepada UMKM dan koperasi.
Contohnya saja, banyaknya swalayan-swalayan dari para pemilik modal yang secara perlahan membunuh pelaku usaha mikro.
“Belum ada payung hukum yang memperjelas langkah kebijakan anggaran dan program pemberdayaan. Akibatnya ya seperti ini tidak jelas,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami mengungkapkan, pada era pemerintahnya ini, dirinya bertekad untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota koperasi.
Namun, dirinya menyadari hingga kini masih banyak potensi yang belum tergali. “Pengetahuan masyarakat juga memang tentang koperasi masih cukup terbatas, dalam waktu yang dekat kami akan melaunching Sukabumi Mart, jadi warung yang dikemas dalam koperasi, dan ini merupakan upaya kami untuk memberdayakan dan melindungi koperasi di Kota Sukabumi,” pungkasnya.
(upi/t)
