RADAR SUKABUMI – Jajar pimpinan dan anggota komisi III DPRD Kota Sukabumi mendesak pemerintah daerah untuk merealisasikan bantuan -bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
Apalagi rencananya pekan depan Pemerintah Provinsi Jabar akan memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) secara serentak, termasuk di Kota Sukabumi.
” Saya rasa masyarakat sudah tidak bisa lagi menunggu, apa dan bagaimanapun caranya pemerintah harus segera mendata warga yang terdampak covid-19 dan harus tepat sasaran,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Gagan Rachman Suparman kepada Radar Sukabumi, Sabtu (2/5).
Seharunya saat ini, pemerintah sudah memberikan bantuan kepada warga Kota Sukabumi. Apalagi anggaran khusus penanganan Covid-19 itu sudah tersedia dari APBD Kota Sukabumi sekitar Rp. 22 miliar yang dibagi 3 alokasi. “Pendataan itu semestinya dari awal, sekarang harusnya untuk segera direalisasikan,” katanya.
Dalam penyalurannya sendiri kata Politisi PDI perjuangan ini jangan sampai asal data . Seperti halnya bantuan Provinsi yang menuai protes dari masyarakat.
“Penerima PKH dan lainnya yang harusnya mendapay lagi, hari ini mereka menerima double. tapi yang belum sama sekali sudah dua kali di ajukan belum kujung mendapatkan. Jangan sengsarakan rakyat karena ketidak cepat dan cermat memberikan bantuan pokok terutama rakyat miskin,” bebernya.
Untuk itu dalam pendataan kata Gagan, pemerintah bisa memperdayakan RW dan RT yang mengetahui kondisi warganya terkini. “Data itu munculnya harus dari bawah sehingga tidak menuai polemik. Semoga saja bantuan dari APBD Kota Sukabumi bisa tepat sasaran,”jelasnya.
Disisi lain , Sekertaris PDI perjuangan Kota Sukabumi ini pun menghimbau, agar masyarakat mengikuti aturan dari pemerintah dan tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkunganya masing-masing. ” Menjaga kesehatan lebih penting dari pada mengobati. Mari kita semua tetap waspada, “pungkasnya. (bal)
