Kejari Kota Sukabumi Pelototi Pembangunan Pedestrian, Total Anggaran Rp34 Miliar

pedestrian di Kota Sukabumi
Kondisi salah satu pembangunan pedestrian di Kota Sukabumi

SUKABUMI — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi, bakal menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pembangunan pedestrian yang kini tengah digenjot pemerintah daerah (Pemda).

Dari informasi yang diperoleh Radar Sukabumi, Kejari mendapat permohonan pendampingan lima kegiatan pembangunan pedestrian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

Bacaan Lainnya

Diantaranya, Jalan Bhayangkara, Jalan Veteran, Jalan Siliwangi, serta Jalan Sudirman dan Jalan Suryakencana. Adapun, total anggaran pembangunan tersebut, sekitar Rp34 miliar yang besumber dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat.

Kasi Datun Kejari Kota Sukabumi, Herman Darmawan mengatakan, pendampingan sudah dilakukan sejak kontrak hingga pelaksanaan pemabangunan.

“Sejauh ini, kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap dua pembanguan yaitu, Jalan Veteran dan Sudirman,” kata Herman kepada Radar Sukabumi, Selasa (20/6).

Setelah dilakukan Monev, lanjut Herman, Kejari melakukan pengkajian kegiatan khususnya berkaitan dengan rambu di sekitar pembangunan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pegawai dan lainnya. “Ya, jangan sampai hal itu diabaikan. Sejauh ini, kami belum menemukan pelanggaran,” cetusnya.

Menurutnya, apabila menemukan pelanggaran dalam proses pembangunan tersebut, Kejari bakal menyampaikannya kepada dinas terkait. Tetapi, apabila himbauan tidak diindahkan maka Kejari dapat memutuskan secara sepihak, sehingga tidak lagi mendampingi pembangunan.

“Ketika misalkan, ada masukan yang kami berikan kepada dinas, maka sepanjang dipenuhi dan direspon maka pendampingan tetap berjalan. Namun katika masukin tidak diindahkan, kami bisa keluar dengan sepihak dan tentunya bakal ada penindakan. Pendampingan ini, untuk meminimalisir risiko hukum,” bebernya.

Dalam pendampingan tersebut, sambung Herman, Kejari Kota Sukabumi memberikan pendapat hukum, pembahasan hukum hingga Monev. Pendampingan ini, untuk mengawal, mengamankan serta mendukung keberhasilan jalannya pemerintah melalui upaya pencegahan serta persuasif.

“Sejauh ini kami tidak menemukan pelanggaran pada kegiatan tersebut. Secara kasat mata, material yang didugankan pun masih tetap dalam kolidor,” tukasnya. (Bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *