Ini Kata KPU Kota Sukabumi Soal PAW Anggota DPRD Fraksi PAN

Agung Dugaswara Anggota KPU Kota Sukabumi
Agung Dugaswara Anggota KPU Kota Sukabumi

CITAMIANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, belum menerima surat keputusan dari Sekretariat DPRD Kota Sukabumi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), terhadap anggota DPRD fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M Faisal Anwar.

“Iya, memang belum ada surat dari Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Kita menunggu surat DPRD untuk permintaan, hingga sekarang belum ada,” kata Kepala Divisi Teknis KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara kepada Radar Sukabumi, Jumat (20/1).

Bacaan Lainnya

Agung menjelaskan, terkait mekanisme PAW, ada dua jenis yakni, Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu. “Proses pemberhentian antar waktu adanya di ranah Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Nanti proses itu dilakukan dan apabila sudah selesai, Sekwan akan menyurati KPU untuk meminta nama pengganti antar waktu,” jelasnya.

Menurut agung, selepas menerima surat pernyataan dari DPRD Kota Sukabumi, terkait pergantian nama legislatif yang dicabut dari partainya, maka KPU memiliki masa waktu lima hari kerja untuk mengambil tindakan.

“Tentu saja nama pengganti selanjutnya yang nomor urut suara terbanyak. Tapi KPU juga akan melakukan verifikasi,” ungkapnya

Agung menambahkan, proses verifikasi itu dilakukan, apabila ada permasalahan hukum seperti gugatan ke pengadilan, baik itu gugatan dari anggota partai yang di PAW maupun nama pengganti.

“Jadi nanti kita akan verifikasi terkait hal-hal itu. KPU akan berhati-hati dalam menyikapinya. Apakah kemudian upaya hukumnya ini sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak, itu harus diklarifikasi dan diverifikasi,” bebernya

Lanjut Agung, terkait alasan dikenakan PAW karena kurangnya iuran partai, jika diberhentikannya anggota dewan dari partai politik meliputi banyak alasan mulai dari meninggal dunia, tersandung pidana, hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD. Kemudian anggota dewan pun memiliki hak untuk pembelaan diri.

“Nah status tidak memenuhi syarat anggota DPRD ini ada banyak misal sakit lama dan tidak bisa menjalankan tugas, dijatuhi kode etik oleh MKD karena tidak menghadiri kode etik, bisa juga dia sudah keluar dari parpolnya sehingga bukan lagi anggota parpol yang bersangkutan atau dipecat dari parpol alasannya bisa apapun.

Tetapi dalam beberapa kasus dipecat parpol, dia juga punya hak untuk mengajukan semacam pembelaan diri di Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri,” Pungkasnya. (Cr4/t)

Pos terkait