Pasar Pelita, Inspektorat Audit Aset PT AKA

  • Whatsapp

SUKABUMI -Diancamnya kurungan pidana penjara paling lama 4 tahun, sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 772 KUHPidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kuasa Direksi PT Anugrah Kencana Abadi (AKA), Ir menyisakan misteri.

Bagaimana tidak, Kuasa Direksi PT AKA yang sudah mendekam di balik jeruji besi itu, mengaku telah menggunakan uang pedagang sekitar Rp6,3 miliar lebih itu untuk membangun sarana dan prasana di area Pasar Pelita, membiayai proses perizinan serta penyewaan lahan untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selain itu, untuk membayar penghapusan aset Pasar Pelita sebelum diratakan investor yang gagal tersebut.

Bacaan Lainnya

“Tersangka ngakunya begitu. Makanya, kita (Inpektorat, red) akan dalami, itu sesuai dengan fakta dan data tidak,” ungkap Kepala Inspektorat Kota Sukabumi, Rudi Juhayat kepada Radar Sukabumi, Rabu (27/9).

Menurut Rudi, pengakuan tersangka ini, sepenuhnya selalu berkaitan dengan pengeluaran uang yang sudah dilakukan oleh dirinya. Pasalnya, Ir yang sempat menjadi DPO Polres Suakbumi Kota itu sudah mengeluarkan anggaran yang bersumber dari pedagang itu sangat besar.

“Kita akan audit semuanya, untuk membuktikan pengakuan tersangka itu benar atau tidak?. Intinya, pengakuan tersangka itu mengada-ngada atau bisa jadi benar,” katanya.

Makanya, lanjut Rudi, untuk mengetahui besaran uang yang sudah dikeluarkan oleh PT AKA untuk membangun pos jaga, gudang serta beberapa tiang pancang dan bedeng atau dinding area Pasar Pelita yang sekarang dipolice line Polres Sukabumi Kota.

“Mungkin, pihak Polres di balik kesibukannya menangani kasus yang lain. Akhirnya, meminta bantuan kepada kita (Inpektorat, red) untuk mengaudit pengeluaran yang sudah dilakukan oleh PT AKA,” ungkapnya.

Menurut Rudi, audit yang dilakukannya itu, meliputi beberapa persoalan. Salah satunya bangunan serta beberapa fasilitas yang ada di area Pasar Pelita yang sudah dibangun oleh PT AKA sebelum diputus kerja samanya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Ditambah, terkait proses perizinan amdal yang diproses di Provinsi Jawa Barat serta mengenai mekanisme penghapusan aset Pasar Pelita.

“Dalam waktu yang ada ini. Mudah-mudahan semuanya dapat terbuka secara fakta dan data yang ada di lapangan. Termasuk berapa semua nilai bangunannya,” terangnya.

Hasil dari audit itu, lanjut Rudi, semua data yang diperlukan polisi dalam mengembangkan kasus dugaan tipu gelap uang DP dan boking fee pedagang itu bakal diserahkan oleh dirinya. Pasalnya, hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

“Kalau sudah selesai, kita serahkan kepada Polres. Soalnya, hasil audit nanati itu untuk pembanding saja dan kita membantu terkait akurasi pengeluaran PT AKA-nya saja,” katanya.

Rudi mengaku, dalam proses audit yang dilakukan oleh intansinya itu memprioritaskan kondisi bangunan yang sudah dipolice line oleh pihak yang berwajib. Maka dari itu, dirinya sudah menerjunkan tujuh personel untuk menangani pengauditannya. Dari mulai bangunan, proses perizinan, penghapusan aset serta proses pengadaan dan pembayaran tempat penampungan sementara (TPS) para pedagang.

“Beberapa hari lalu, kita (Inpektorat, red) sudah mendata bentuk bangunannya, luasnya, dan beberapa tiang pancang atau paku bungi, bedeng-bendeng. Intinya, semua yang ada di lokasi Pasar Pelita saja dengan nilai bangunannya,” akunya.

Rudi berharap, proses pembangunan Pasar Pelita serta penindakan secara hukum terhadap tersangka dugaan aksi tipu gelap yang merugikan pedagang dapat berjalan beriringan. Terutama menurutnya, dapat berjalannya proses pembangunan pasar yang sudah dinanti-nantikan tersebut.

“Kami memahami betul, pengamanan barang bukti ini harus benar-benar dijaga dan harus diamankan. Di luar itu, mau tidak mau pengembang yang baru harus segera membangun pasar karena terikat kontrak. Makanya, kami harapkan adanya solusi terbaik sedini mungkin saat ini,” harapnya.

Terpisah, Walikota Sukabumi, Muhamad Muraz mengungkapkan, dirinya membenarkan pihak Inpektorat Kota Sukabumi saat ini tengah melakukan audit tehadap bangunan di area Pasar Pelita yang diduga menggunakan uang DP dan boking fee pedagang.
“Iya, jajaran Inspektorat tengah melakukan audit terhadap bangunan yang didirikan oleh PT AKA melalui IR yang uangnya dari para pedagang. Nanti, setelah selesai dibuat dalam bentuk berita acara yang dilengkapi foto, baru kami akan mengajukan permohonan pencabutan garis polisinya kepada pihak yang berwajib. Ini semua, untuk mempercepat proses pembangunan Pasar Pelita,” singkatnya.(Cr5/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *