HKTI Kota Sukabumi Minta Ketahanan Harus Jadi Prioritas Pemda

Bambang Herwanto
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Sukabumi, Bambang Herwanto

SUKABUMI – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Sukabumi, Bambang Herwanto, meminta persoalan ketahanan pangan menjadi prioritas Pemerintah Daerah (Pemda).

Karena, hal itu sebagai bagaian dari proyeksi pembangunan daerah pada tahun 2024 yang disematkan pemerintah Kota Sukabumi, sekaligus terkait kondusifitas wilayah.

Bacaan Lainnya

Menurut Ketua HKTI Kota Sukabumi Bambang, perlunya mengubah mainset bahwa pelaku pertanian harus menjadi objek sekaligus subjek kebijakan. Di mana, peran serta pelaku pertanian memiliki andil yang besar dalam menentukan terciptanya ketahanan pangan, khususnya di Kota Sukabumi.

“Karena sudah saatnya pada APBD 2024, urusan ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan daerah. Sebagaimana, halnya urusan pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan usulan para stakeholder di bidang ketahanan pangan itu sendiri,” ujar Bambang kepada Radar Sukabumi, Selasa (7/2).

Bambang menambahkan, berbicara ketahanan pangan, berkaitan dengan ketersediaan pangan yang cukup dan kemudahan akses. Selain itu, harga jualnya pun harus terjangkau bagi masyarakat.

“Tentunya hal ini, sangat berkaitan dengan upaya mempertahankan lahan pertanian, beserta pelaku pertaniannya secara berkesinambungan. Karena eksistensinya akan terjaga manakala, minat pelaku usaha dan penggiat pertanian tinggi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dalam rangka menjaga eksistensi lahan pertanian serta pelaku usaha, maka kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan. Terlebih, dalam mengurangi semua beban biaya produksi pertanian, sehingga harga-harga produk pertanian dapat terjangkau masyarakat banyak.

Lanjut Bambang, Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), wajib dilaksanakan secara menyeluruh. Selain kewajiban peserta LP2B, ada hak-hak yang berkaitan insentif atau subsidi harus dipenuhi, dalam perda tersebut.

“Dan juga wajib dilaksanakan secara konsekuen oleh pemerintah daerah, termasuk diantaranya pembebasan atas lahan LP2B, pemberian BPJS kepada pemilik lahan dan pelaku usaha pertanian, serta pelatihan dan pendampingan mutlak harus diadakan.

Begitu pentingnya Ketahanan pangan karena ketahanan pangan dapat menjadi penentu Kuat atau lemahnya pertahanan dan keamanan daerah maupun Negara,” pungkasnya. (Cr4/t)

Pos terkait