Meski minimarket yang sudah berdiri tidak mungkin ditutup sepihak, Henry menekankan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan kebijakan. “Perlindungan UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret, seperti pembatasan izin baru, bantuan permodalan, serta pembinaan berkelanjutan,” jelasnya.
Komisi I DPRD Kota Sukabumi, lanjut Henry, telah menegur dinas terkait agar lebih selektif dalam menerbitkan izin ke depan. Ia menekankan agar pemerintah tidak menjadikan investasi semata sebagai indikator keberhasilan pembangunan. “Investasi penting, tapi keberlangsungan pengusaha kecil jauh lebih penting untuk menjaga ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.(bam/d)
