“Jadi ketika kita mengalokasikan anggaran untuk siswa yang merupakan warga Kota Sukabumi baik itu berupa beasiswa atau yang lainnya, kita sudah punya payung hukumnya,” katanya.
Dikatakan Gundar di Kota Bogor itu payung hukumnya berupa peraturan Walikota, maka alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Kota Bogor bisa sejalan tidak bertentangan dengan kewenangan provinsi.
Bahkan Bogor itu sudah membuka kerja sama dengan universitas yang ada di Bogor untuk siswa yang berprestasi. “Karena payung hukumnya sudah ada, sehingga pemerintah bisa mengucurkan anggaran untuk siswa setingkat SMA,” ujarnya.
Dalam waktu dekat ini Komisi III DPRD Kota Sukabumi akan memparipurnakan Perda prakarsa DPRD ini. ” Nanti kami akan mengekspos kepada pemerintah daerah alasan membuat perda inisiatif penyelenggaraan pemerintah ini. Mungkin kurang lebih 1 minggu kedepan.,” pungkasnya.
(bal/d)
