SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebelum melangkah ke pembangunan hunian berskala besar. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyebut bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama.
“Menyelesaikan Rutilahu adalah fondasi penting. Warga harus lebih dulu merasakan manfaat dari rumah layak huni, baru kemudian kita bicara pengembangan perumahan yang lebih luas,” ujar Ayep Zaki kepada sejumlah wartawan, Jumat (3/10).
Hingga akhir September 2025, dari target 267 unit bantuan perumahan yang didanai APBD dan dukungan provinsi, sebanyak 194 unit telah terealisasi. Menurut Ayep, capaian ini menunjukkan progres signifikan dalam penanganan hunian bagi warga berpenghasilan rendah.
Program Rutilahu juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Baznas yang mengucurkan bantuan sebesar Rp74 juta. Pemkot turut memberikan fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang telah dimanfaatkan untuk 140 unit rumah.
“Langkah kolaboratif ini menjadi kunci percepatan penyelesaian masalah perumahan. Insya Allah, dengan kerja bersama dan komitmen yang konsisten, Sukabumi mampu mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan bermartabat,” tegas Ayep.
