Anggota DPRD Kota Sukabumi Dukung Januari Masuk Sekolah, Ini Syaratnya

  • Whatsapp
Anggota DPRD Kota Sukabumi Lukmansyah

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Anggota DPRD Kota Sukabumi Lukmansyah mendukung rencana gagasan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah pada Januari 2021 mendatang. Hal ini disebabkan banyak peserta didik yang mengalami kendalam belajar secara jarak jauh atau daring.

“Banyak masyarakat yang menanyakan terkait kapan mulai tatap muka dikarenakan sangat sulitnya media untuk belajar jarak jauh. Tidak punya android dan sulitnya biaya untuk beli kuota banyak disampaikan oleh orangtua siswa di beberapa sekolah.

Bacaan Lainnya

Melihat realita seperti ini, saya sudah jauh-jauh hari sampaikan bahwa KBM bisa dilaksanakan selama semua pihak maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan,” kata Lukmansyah kepada Radarsukabumi.com, Selasa (29/12/2020).

Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Sukabumi tak menampik perihal penambahan dan penyebaran Covid-19. Namun harus ada pengecualian mengenai rencana KBM tatap muka mengingat pentingnya proses pendidikan di Indonesia.

“Saya berharap dinas pendidikan bisa melihat kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19. Semakin banyak pergerakan masyarakat saya sangat yakin makin tinggi pula kasus yang terinfeksi Covid-19, tentu ini juga harus dipikirkan matang-matang,” ujar Lukman.

Sebagai solusi, pria yang karib disapa Kang Lukman mengaku telah beberapa kali menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi untuk melakukan klasifikasi terlebih dahulu dengan konsep zonasi atau konsep lainnya.

“Jika zonasi, saya sangat setuju, karena itu akan meminimalisir penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Sebagai contoh, kata Lukman lagi, satuan pendidikan seperti SDN, Raudhatul Athfal, dan Taman Kanak-kanak dan sederajat hampir kebanyakan peserta didik adalah warga masyarakat sekitar yang tempat tinggalnya tak jauh dari sekolahnya. Tentu hal ini diyakini jauh lebih aman dibandingkan sekolah yang siswanya dari berbagai wilayah.

Lanjut Lukman, beda halnya dengan SMP dan SMA yang secara umum peserta didiknya bersekolah dari jarak yang jauh dari sekolah sekalipun zonasi diterapkan disaat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Ada beberapa sekolah yang versi masyarakat adalah sekolah high class tentu siswanya tidak mengenal zonasi. Bisa jadi siswa kabupaten belajar di kota, atau siswa dari kecamatan mana masuk ke sekolah tersebut ini yang saya bilang rentan. Ditambah mereka secara teknologi jauh lebih siap dibandingkan sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan di atas,” paparnya.

“Latar belakang orangtua siswa yang masuk ke model sekolah high class ini biasanya mobilitasnya tinggi sehingga kita juga khawatir akan adanya penyebaran yang tidak bisa ditekan. Oleh karena itu, masukan saya ke dinas pendidikan adalah utamakan sekolah yang siswanya berada di zonasi sekolah tersebut,” tukas Lukman. (izo/rs)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *