Alumni PA 212 Sukabumi Minta Supremasi Hukum Ditegakkan, Vonis HRS Itu Tidak Adil

  • Whatsapp
Alumni PA 212 Kota Sukabumi
Alumni PA 212 saat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Sukabumi di ruang Paripurna, Selasa (21/9).

CIKOLE – Massa Presidium Alumni (PA) 212 Tanfidzi Kota Sukabumi menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari audiensi PA 212 yang pernah dilakukan sebelumnya, terkait proses supremasi hukum terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS). Mereka menginginkan DPRD Kota Sukabumi untuk bersuara lantang menyatakan sikap atas ketidakadilan Penegakan Supremasi Hukum terhadap HRS.

Bacaan Lainnya

Dalam audiensinya tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda dan Mulyono. “Intinya, kita hanya ingin penegakan terkait supremasi hukum kepada HRS, yang kita lihat saat ini sangat tidak adil,” tutur Ketua Tanfidzi PA 212 Kota Sukabumi Abu Khalil Asyubki.

Lanjutnya, jika pernyataan sikap kali ini masih belum ada tanggapan ataupun aksi yang nyata dari anggota DPRD Kota Sukabumi, PA 212 Kota Sukabumi akan melakukan aksi demo besar-besaran terkait hal tersebut.

“Pada kegiatan audiensi pertama, kami sudah lakukan dialog bersama anggota DPRD Kota Sukabumi, namun nampaknya tidak ada aksi dari anggota DPRD Kota Sukabumi.

Maka dari itu, kami lakukan audiensi yang kedua. Jika masih tidak ada kejelasan, kami akan lakukan aksi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengatakan, mengatakan dirinya bersama anggota DPRD Kota Sukabumi, hanya bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada legislator pusat.

Terlebih, DPRD Kota Sukabumi sebagai intitusi atau lembaga politik di daerah yang tidak punya kewenangan besar. “Jadi kita akan bawa pernyataan sikap yang disampaikan oleh PA 212, secara tertulis tadi, untuk di faksimile kepada DPR RI,” ujarnya.

Wawan menambahkan, kewenangan untuk memanggil Kejaksaan Agung terkait proses supremasi hukum kepada HRS, hanya bisa dilakukan oleh DPR RI yang memiliki kapasitas.

Pihaknya dari DPRD Kota Sukabumi akan meneruskan aspirasi ini kepada teman di DPR RI melalui komisi 3 di senayan, agar bisa membantu memfollow up dan bersuara dengan lantang atas hak sebagai dewan pusat, khusus terkait kasus HRS ini.

“Kebetulan saya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan memiliki perwakilan di DPR RI Pusat. Jadi secara offline, nanti bisa saya bawa sikap dari teman-teman 212 ini,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *