Tahun ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengangkat tema Health for All atau Universal Health Coverage untuk memperingati Hari Kesehatan Dunia pada Sabtu, 7 April 2018. Artinya, bahwa seluruh masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB. mengatakan Indonesia sendiri sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, dia mengatakan keberadaan BPJS Kesehatan menjadi penting dalam menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi, dalam pengimplementasiannya justru dirasa masih kurang.
Ari mengungkapkan beberapa perbaikan harus dilakukan BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan. Salah satunya, sistem rujukan.
Selain itu, Ari juga menyoroti perihal informasi mutakhir dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait adanya dana kapitasi yang mengendap mencapai triliunan rupiah dari BPJS yang tidak terpakai di tingkat Puskesmas.
“Ini semestinya harus dicarikan jalan keluar. Pengendapan dana kapitasi di Puskesmas ini terjadi karena tidak terserap secara optimal,” jelasnya.
Menurutnya, dana yang tidak terserap tersebut dapat digunakan untuk membeli obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan primer di puskesmas. Serta, bisa digunakan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan terutama dokter yang bekerja di Puskesmas.
“Jadi tidak perlu datang ke RS (Rumah Sakit). Mereka para penderita hipertensi atau penyakit kencing manis ini cukup datang ke Puskesmas. Dana kapitasi yang besar juga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan sumber daya manusia di puskesmas sehingga bisa menangani kasus-kasus yang memang sebenarnya tidak perlu dirujuk ke pelayanan kesehatan di atasnya,” ungkapnya.
Ahli Endoskopi ini mengungkapkan 3 provinsi terbesar dengan pengendapan dana kapitasi tersebut adalah Propinsi DKI Jaya, Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Pada kenyataan jika kita melihat puskesmas di ketiga propinsi besar tersebut, jumlah pasien yang berobat di puskesmas tidak sebanding dengan dokter puskesmas yang ada. Karena membludaknya pasien di puskesmas, dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan secara optimal apalagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana,” tandasnya.
(ika/JPC)
