SUKABUMI — Ada yang menarik dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa (5/9/2022). Betapa tidak, Fraksi PKS secara spontan melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah.
Aksi penolakan dalam rapat paripurna yang membahas RAPBD Perubahan 2022 tersebut Fraksi PKS kompak membawa atribut yang berisi penolakan.
Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi
Muhamad Sodikin mengatakan naiknya harga BBM subsidi dinilai tidak tepat lantaran saat ini masyarakat masih berjuang memulihkan ekonomi mereka. Kenaikan harga BBM subsidi, juga akan berdampak pada meroketnya harga sembako.
“Naiknya harga barang termasuk sembako ini pada akhirnya bisa memicu inflasi,” kata Sodikin yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dalam pesan singkatnya.
Hal senada dikatan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi Amran Munawar Lutphi menyebut saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, harga minyak dunia sedang menurun dan masyarakat masih berusaha memulihkan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19.
“Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan naiknya inflasi, sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mencermati dan mengkaji dampak kenaikan harga BBM subsidi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” kata Amran.
Sebelumnya, pemerintah resmi menaikan harga Pertalite, Pertamax, hingga Solar per Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan diumumkan di Istana Merdeka oleh Jokowi bersama jajaran menterinya. (*)
