“Yang semestinya dan biasanya 100 persen dalam kurun waktu yang sama, tetapi setelah ada PPKM darurat ini dan sekarang harus dibagi untuk memenuhi kapasitas 50 persen itu, sehingga ada yang dibagi menjadi shift,” ujarnya.
Selain itu, ujar Sudarno, dampak dari pelaksanaan PPKM darurat itu, telah berpengaruh terhadap produktifitas kerja. Untuk itu, hal ini masih menjadi bahan evaluasi bagi para pengusaha, khususnya para pengusaha yang tergabung dalam DPK Apindo Kabupaten Sukabumi.
“Untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat itu, kami para pengusaha di Kabupaten Sukabumi, selain menerapkan sistem kerja 50 persen dari setiap shifnya, kami juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di perusahaan dan juga melakukan himbauan-himbauan kepada karyawan di luar perusahaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, demi pencegahan dan penyebaran Covid-19 di lingkungannya masing-masing,” tandasnya.
Dari puluhan perusahaan yang tergabung dalam apindo ini, sambung Sudarno, tidak ada satu pun perusahaan yang melaporkan kepada DPK Apindo Kabupaten Sukabumi, yang menutup aktivitas usahanya akibat karyawannya yang meninggal karena virus tersebut.
“Sampai saat ini, DPK Apindo Kabupaten Sukabumi, belum mendapatkan laporan tentang penutupan perusahaan karena ada karyawannya yang terpapar virus corona,” imbuhnya.
Meski demikian, ia dari DPK Apindo Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam anggota DPK Apindo Kabupaten Sukabumi, apabila memang di perusahaannya ada karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka agar segera melakukan tindakan.
“Salah satunya, melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 di lingkungan wilayah kecamatannya masing-masing. Supaya mendapatkan tindak lanjut dan penanganan serta solusi yang terbaik,” pungkasnya. (Den/d)
