SUKABUMI — Pertanyakan Proyek Mangkrak, Ratusan perwakilan masyarakat yang tergabung gerakan pemuda Sukabumi datangi kantor Perkim jalan jaksa agung R. Soeprapto, Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (08/11/2023).
Kedatangan ratusan massa tersebut, mendapat pengawalan dari aparat pengamanan, dengan membawa spanduk dengan berbagai macam tulisan lengkap dengan kendaraan dan pengeras suara.
Ratusan massa kemudian melakukan orasinya menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan sejumlah kebijakan ruang lingkup dinas perkim yang dianggap tidak ada penyelesaian.
Deni Ambarin selaku ketua Gerakan Pemuda Sukabumi Bersatu mengatakan kedatangannya bersama ratusan perwakilan masyarakat mempertanyakan terkait kelanjutan gedung perkantoran pemerintah darrah dan gedung graha pemuda yang dinilai mangkrak.
Tidak hanya itu, kata Deni mempertanyakan sikap dinas Perkim terhadap pemeriksaan 58 orang dilakukan BPK, termasuk perjalan dinas dalam negeri para ASN dinas perkim serta perjalanan dinas kepala dinas ke luar negeri yakni Amsterdam Belanda.
“Ada indikasi bahwa dari perkim itu ada perjalanan dinas pulang perki PP ke Amsterdam diangka seratus juta sekian, apa yang mereka bawa dari sana manfaatnya buat masyarakat seperti apa,” ungkapnya.
“Soal perencanaan yang hari ini seperti yang pernah dikatakan bupati pada 2023 itu perkantoran dinas itu harus rampung, tapi dengan faktanya hari ini kita bisa melihat bahwa jauh dari kata Rampung, pembangunan gedung graha pemuda hari ini sudah kita bisa lihat juga mangkrak,” imbuhnya.
Artinya, lanjut Deni terdapat beberapa pengerjaan proyek pembangunan di kabupaten sukabumi yang kebijakan kewenangnya dinas perkim disinyalir mangkrak dan hal itu mennggunakan anggaran sangat luar biasa fantastis.
“Kita sudah berupaya melakukan komunikasi, bahkan sebelum melakukan unjuk rasa ini sempat melayangkan surat seminggu lalu, dengan harapan pak kadis itu bisa bertemu langsung mengutarakan hak jawabnya dan pertanggung jawabannya karena secara fungsional beliau penentu kebijakan didinasnnya,” terangnya.
Masih kata Deni, namun karena kepala dinas Perkim tidak ada karena sedang melaksanakan dinas luar, Ia menilai kepala dinas tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga perwakilan masyarakat yang hadie dalam unjuk rasa meminta mundur dari jabatannya.
“Kami menilai kadis sudah tidak mampu duduk di Perkim alangkah bagusnya lebih baiknya lebih baik mundur, dan saya pikir masih banyak potensi potensi yang bisa menduduki kadis perkim yang lebih layak dan patut, sehingga gampang ditemui masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” terangnya.
