CIKOLE – Lebih dari 50 pengacara bakal mendampingi Pemuda Pancasila (PP) Kota Sukabumi jika tersangkut persoalan hukum. Hal itu terlihat dari pelantikan pengurus Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PP Kota Sukabumi di salah satu rumah makan di Kecamatan Cikole, Sabtu (18/5).
Pelantikan bertajuk “Aktualisasi Peran Pemuda Pancasila Mewujudkan Masyarakat Cerdas Hukum” ini, dilakukan langsung Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Sukabumi, Melan Maulana.
Dalam kesempatanya, Melan mengatakan, pelantikan pengurus BPPH ini merupakan amanah organisasi. Terlebih, BPPH juga salah satu badan atau institusi pada organisasi MPC Pemuda Pancasila yang didalamnya merupakan orang-orang yang ahli di bidang hukum.
“Iya, kegiatan pelantikan BPPH Pemuda Pancasila ini merupakan salah satu institusi badan, di mana dalam kepengurusannya yakni orang-orang relevansi dengan hukum seperti advokat dan ahli dalam hukum. Pelantikan pengurus BPPH ini adalah sebagai amanat Organisasi Pemuda Pancasila yang harus di Definitifkan setiap institusi yang di bentuk dengan cara di berikan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan,” katanya.
Dalam waktu dekat, sambung Melan, BPPH Pemuda Pancasila akan melakukan penyuluhan dan pembelaan hukum kepada masyarakat. Kendati demikian, kader dan anggota Pemuda Pancasila yang akan di prioritaskan.
“Harus kita akui, di masa ini kan kondisi hukum di Kota Sukabumi sudah mulai meningkat, jadi sesuai dengan tema tadi untuk mencerdaskan masyarakat khususnya di bidang hukum, sehingga BPPH siap membangun Kota Sukabumi khususnya di bidang kecerdasan hukum,” tambahnya.
Melan menegaskan bahwa selama ini BPPH sudah beberapa kali memberikan penyuluhan dan pembelaan hukum untuk anggota Pemuda Pancasila.
Dengan terlaksananya pelantikan pengurus BPPH ini diharapkan bisa mencerdaskan kecerdasan hukum untuk masyarakat Kota Sukabumi dan anggota atau pengurus Pemuda Pancasila.
“Selama ini sering BPPH PP memberikan konsultasi hukum, walaupun perbedaannya dengan saat ini ada sebanyak 50 lebih dari berbagai asosiasi pengacara dan tidak dihitung dengan orang-orang yang bergerak di bidang hukum lainnya. Karena tidak hanya pengacara saja yang bergerak di bidang hukum sudah tidak akan di ragukan lagi,” pungkasnya. (why)
