PALABUHANRATU – Belakangan ini ramai informasi mengenai keterlambatan pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukabumi.
Bahkan keterlambatan pembayaran gaji bagi para ASN ini ramai beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan. Hal ini memicu keprihatinan di kalangan pegawai negeri.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memberikan penjelasan terkait permasalahannya. Ia tidak menampik bahwa hal itu benar, namun begitu bahwa keterlambatan gaji para pegawai negeri sipil ini disebabkan oleh masalah pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).
“Iya sekarang belum pada gajian, yang belum selesai SIPD nya, sebetulnya ini permasalahan di sistem SIPD, dulu Kasimda, sekarang harus sudah beralih, nah dengan adanya SIPD kemarin itu kita sudah infut semua, balik lagi ke nol,” ujar Ade Suryaman. Kamis, (7/11).
Ade juga menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan mengintruksikan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) agar melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
“Kita juga sudah menugaskan DPKAD ke Depdagri sudah dikonsultasikan, dan kemarin sebetulnya malam sudah ada, sekarang sudah mulai di susun lagi untuk penggajiannnya,” jelasnya.
Saat ditanya apakah semua pegawai negeri di tingkat eselon mengalami hal yang sama, Ade mengonfirmasi bahwa bukan hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi, tetapi juga kabupaten lain mengalami kendala serupa.
“Jadi bukan hanya kabupaten Sukabumi tapi ada kabupaten lain juga, kan di kita mah ngelag terus, terus terang saja ngelag loading, kita sudah sampaikan waktu rapat,” terangnya.
“Saya, semua sekda kan dipanggil terus kita sudah sampaikan kabupaten Sukabumi teh walaupun dekat ke pusat selalu ngelag,” sambungnya.
Ade mencontohkan, kondisi dilapangan dari kecamatan setiap apapun harus masuk sistem SIPD semua, jadi saat ada satu yang mengami kendala atau ngelag semua terimbas, dan kembali lagi ke awal.
“Sudah kita disampaikan malahan waktu itu ada dari KPK, dari BPKP, ada dari BPK, sudah wanti wanti, tolong depdagri ke pusdatin ini perhatikan dari lapangan dari bawah, kita harus SIPD tapi sistem nya belum benar semua,” paparnya.
“Kami berharap Depdagri dan Pusat Data dan Informasi dapat memperhatikan masalah ini dari lapangan. Meskipun kami harus menggunakan SIPD, tapi sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya berfungsi dengan baik,” imbuhnya.
Meskipun begitu dan terdapat kendala, Ade optimis bahwa proses pencairan gaji akan segera dilakukan.
“Saat ini, kami sedang dalam proses dan insya Allah sebagian gaji akan segera dicairkan,” tutupnya. (Ndi)
