Pemkot Sukabumi Percepat Penurunan Stunting

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah unsur di kantor Bappeda Kota Sukabumi, Jumat (8/4).

SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, berupaya melakukan percepatan penurunan angka stunting atau kondisi seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya akibat kurang gizi.

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan, upaya percepatan penurunan angka stunting ini dilakukan selaras dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni jumlah balita Stunting pada 2024 mendatang tersisa 14 persen.

”Kami berupaya melakukan percepatan penurunan Stunting seperti yang ditargetkan Pemprov Jabar,” kata Fahmi kepada wartawan.

Lanjut Fahmi, saat ini Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang sesuai dengan ketetapan batas maksimal WHO yaitu di bawah 20 persen yaitu 19,1 persen. “Pada 2024 mendatang ditargetkan persentase stunting turun menjadi 14 persen dan tersisa dua tahun lagi,” ucapnya.

Sehingga, sambung Fahmi, Kota Sukabumi ditetapkan Pemprov Jawa Barat ada lokus baru untuk 10 kelurahan dalam rangka percepatan penanganan stunting. Bonus demografi meningkat secara nasional mengandung dua makna yakni, menjadi berkah dan bisa menjadi musibah.

“Sebab itu, menyikapi bonus demografi butuh keselarasan dan kerja yang luar biasa. Mudah-mudahan Kota/Kabupaten Sukabumi bersinergi dan harapannya kedua wilayah ada keterpaduan menuntaskan kasus stunting dengan kolaborasi,” ujarnya.

Menurutnya, Kota Sukabumi telah melakukan aksi penurunan stunting dan ke depan diharapkan delapan aksi konvergensi semakin memperkuat semangat dan komitmen sumbangsih terbaik bagi Provinsi Jawa Barat.

Adapun, delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi diantaranya, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup/Perwali Kewenangan Desa, pembinaan kader pembangunan masyarakat, manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.

“Tahun 2024 tersisa dua tahun target yang ditetapkan, bukan kerja mudah dan akan mudan bila ada dukungan dari semua pihak dan provinsi,” pungkasnya. (bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *