DPMD Kabupaten Sukabumi Ingatkan Kades Bekerja dengan Baik dan Sesuai Aturan

sertijab kades Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi,
Suasana sertijab kades Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi,

SUKABUMI – Agar tidak tersandung kasus Korupsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi ingatkan kepala desa terpilih dalam kontetasi Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak Siklus II Gelombang I di Kabupaten Sukabumi 8 Mei 2022 lalu untuk memahami aturan.

Hal itu diungkapkan, Subkor Administrasi dan pengembangan desa DPMD Kabupaten Sukabumi, Hodan Firmansyah sesuai mengikuti acara serah terima jabatan kepala desa Cikangkung, dari pejabat lama Supriadi kepada pejabat baru Ruli Budiana.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut Hodan mewakili pimpinan dinas dan bupati mengungkapkan apresiasinya kepada pejabat kepala desa sebelumnya yang telah membangun desa Cikangkung.

“Atas nama pimpinan yang tidak bisa hadir, ucapan apresiasi kepada yang telah menjabat, maupun ucapan selamat kepala desa Cikangkung yang telah selesai dilantik semoga dapat mengemban amanah sesuai dengan partisipasi masyarakat desa Cikangkung,” ujarnya.

Hodan juga meminta, kepala desa yang baru berganti secepatnya bisa menyesuaikan dan bisa bersinergi dengan perangkat desa, BPD atau element yang lainnya termasuk dengan pimpinan kecamatan, maupun tingkat Kabupaten.

“Insya Allah, para kepala desa dilantik itu tanggal 20 Mei 2022 oleh pak bupati secara serentak, Insya Allah sudah semua serah terima jabatan bagi yang berganti di desanya masing-masing,” jelasnya.

Masih kata Hodan, sesuai harapan semua pihak terkait mulai dari dinas, pemeritahan kabupaten, kecamatan bahwa setelah dilantik kepala desa baru, harus bisa bersinergi diinternal dengan perangkat desa dan tidak memberhentian staf ataupun pegawai yang sudah ada tanpa ada dasar ataupun alasan yang jelas.

“Karena sudah ada aturan tersendiri di desa, jadi fahami aturan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, tanpa ada dasar tidak bisa semena mena untuk diberhentikan, ada aturannya,” terangnya.

“Jadi perangkat desa diberhentikan itu kalau mengundurkan diri, meninggal dunia, usia sudah 60 tahun baru bisa diberhentikan,” sambungnya.

Sehingga, kata Hodan perlu adanya harmonisasi antara pejabat kepala desa yang baru dengan kabinet desa yang sudah ada terbentuk dari pejabat kades sebelumnya.

“Nah nanti pas diperjalanan bisa saja di evaluasi, tapi sesuai ketentuan yang berlaku, evaluasi itu untuk melihat kinerja perangkat desanya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hodan berpesan kepada kepala desa terpilih salam kontetasi Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak Siklus II Gelombang I di Kabupaten Sukabumi 8 Mei 2022 lalu untuk memahami aturan agar tidak tersandung kasus hal negatif.

“Harapan kita, harapan pak Bupati di kabupaten Sukabumi harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, jadi kepala desa itu harus menguasai aturan dari mulai UU, PP sampai Perbup tentang pengelolaan keuangan desa,” bebernya.

“Fahami mulai dari RPJMDes, RKPD sampai APBDes, karena mekanismenya sudah jelas, sesuai dengan rel apa yang dilaksanakan harus sesuai dengan kewenangan desa, Insya Allah tidak akan tergelincir dalam hal hal negatif tadi,” tandasnya. (Cr2).

Hodan Firmansyah
Hodan Firmansyah Subkor Administrasi dan Pengembangan Desa pada DPMD Kabupaten Sukabumi

Pos terkait