P3DW Kabupaten Sukabumi Dukung Wacana Tak Bayar Pajak Kendaraan 2 Tahun Akan Registrasi Dihapus

Pemutihan Pajak Kendaraan jabar
Ilustrasi Pemutihan Pajak Kendaraan jabar

SUKABUMI – Wacana pemerintah yang akan melakukan penghapusan data kendaraan bermotor yang tak melakukan pengesahan STNK, pembayaran pajak, dan pembayaran SWDKLLJ selama 2 tahun, telah mendapatkan sambutan baik dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

Hal demikian disampaikan langsung oleh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Angga Parthagama. Bahwa menurutnya, dengan adanya peraturan penghapusan data kendaraan yang tidak memperpanjang STNK lebih dari dua tahun yang akan diterapkan itu, diharapkan dapat menciptakan masyarakat Sukabumi akan lebih taat dan tertib dalam pembayaran PKB.

Bacaan Lainnya

“Kalau Bapenda sendiri sangat menyambut baik terkait rencana ini. Karena selama ini kemungkinan mereka berpikir kalau semisal sudah bayar pajak tetap masih harus bayar STNK dan BPKB, kalau kami dari Bapenda dari sisi pajaknya sangat mendukung,” kata Angga Parthagama kepada Radar Sukabumi pada Kamis (21/07).

Ketika disinggung mengenai sistem dan mekanisme soal data registrasi kendaraan yang diwacanakan bakal dihapus jika masa berlaku STNK lima tahunan tidak diperpanjang pemilik selama periode dua tahun. Dirinya menjawab, bahwa untuk mengenai penghapusan potensi kendaraan 5 puls 2 itu, ranahnya berada di mitra Polri atau Kakorlantas.

Hal ini, sesuai dengan keputusan Kapolri yang sudah tertuang pada aturan perundang-undangannya. Bahwa penghapusan kendaraan potensi 5 plus 2 tersebut, jika STNK habis 5 tahun dan dua tahun tidak membayar pajak atau pengesahan STNK-nya tidak disahkan selama dua tahun, maka akan dihapuskan atau kendaraanya jadi bodong.

“Namun demikian, itu kewenangannya berada di mitra Polri bukan di Bapenda. Kalau saya jawab secara rinci takut salah, karena bukan kewenangan saya,” tandasnya.

Pihaknya menambahkan, saat ini Bapenda Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan program pemutihan PKB yang dimulai dari 1 Juli sampai 1 Agustus 2022.

Program ini diperuntukan hanya untuk pembebasan denda PKB dan pembebasan biaya balik nama dan diskon PKB. “Iya, seperti yang tahun lalu nama programnya itu triple untung plus. Nah, kalau sekarang nama programnya pemutihan PKB,” pungkasnya. (Den)

Pemutihan Pajak Kendaraan 2022

Pos terkait