SUKABUMI — Bupati Sukabumi, Marwan Hamami meminta penilaian Kota/Kabupaten sehat (KKS) bisa dijadikan ajang untuk mengubah prilaku masyarakat. Kegiatan yang digagas oleh Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) ini, dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.
“Penilaian Kabupaten/Kota sehat harus dijadikan momentum oleh pemangku kepentingan. Hal ini, dilakukan untuk memicu percepatan mewujudkan Kabupaten Sukabumi sebagai Kabupaten sehat,” kata Marwan kepada Radar Sukabumi, Selasa (19/01/2021).
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi ini, menilai bahwa pencapaian tersebut bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan forum yang difasilitasi untuk mendukung kesehatan, kenyamanan dan keamanan penduduk. “Serta bisa memperbaiki kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun pengembangan potensi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, konsep Kabupaten/Kota sehat tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan semata. Khususnya di Kabupaten Sukabumi, harus ditekankan pada aspek yang bisa mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani.
“Rakor ini diharapkan bisa menghasilkan dokumen penilaian Kabupaten/Kota sehat tahun 2021 dengan 10 indikator tatanan baru. Sehingga, Kabupaten Sukabumi memenuhi kriteria yang ditetapkan, layak sebagai penerima penghargaan swastisaba dengan kategori penghargaan wistara,” bebernya..
Maka dari itu, tambah Marwan, hasil dari pada rapat ini harus ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan tugas, fokok dan fungsinya masing masing. Seperti dengan menjalin kerjasama yang baik sehingga, dapat saling menguntungkan dan membantu ketika ada kendala di lapangan. “Iya, intinya kerjasama seluruh stakehoalder itu, sangat berperan dalam persiapan penilaian Kabupaten/Kota sehat ini,” bebernya.
Sementara itu, Ketua FSKSS Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan mengatakan, keikutsertaan forum yang dipimpinnya ini dalam penilaian Kabupaten/Kota sehat untuk menyinergikan masyarakat, pemerintah dan swasta. “Tiga komponen yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat membantu penilaian,” kata Yani.
Sebab itu, perlu adanya komitmen bersama dalam menuntaskan open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan. Sebab, ODF ini, syarat penting penilaian Kota/Kabupaten sehat. “Rakor ini untuk mendapatkan formula bagaimana Kabupaten Sukabumi 100 persen ODF,” bebernya.
