Gaji Honorer Telat Cair, Anwar Sadad: Manajemen Penggajian Harus Diperbaiki

  • Whatsapp
TURUR PRIHATIN: Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Anwar Sadad mengaku prihatin dengan lambatnya pencairan gaji honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Desa di wilayah Kabupaten Sukabumi.

PALABUHANRATU — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Sadad menyoroti persoalan gaji yang belum cair di lingkungan pemerintah daerah dan juga desa di Kabupaten Sukabumi. Politikus senior ini menyebut, keterlambatan pencairan honorer ini nyaris setiap tahun terjadi.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, keluhan belum cairnya honor pegawai ini terjadi dibeberapa SKPD, desa dan beberapa dinas yang mempekerjakan THL. Tak tanggung-tanggung, macetnya honor ini terjadi sejak Januari sampai bulan ini.

“Kejadian ini nyaris terulang setiap awal tahun, kami berharap dan mendesak agar pemerintah daerah segera memperbaiki sistem pembayaran honor bagi para tenaga honorer,” ujar Anwar Sadad kepada Radar Sukabumi.

Menurut pria berkepribadian kalem ini, beda halnya dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Kabupaten Sukabumi selalu mencairkannya selalu tepat waktu. Padahal, dari sisi kinerja mereka tidak jauh beda dengan para tenaga honorer.

“Kalau gaji PNS bisa tepat waktu setiap tanggal satu, maka gaji honorer tentu juga bisa. Saya merasa heran kejadian ini selalu terulang, tentunya harus ada niat yang baik semua pihak. Kenapa tidak setiap bulan dan langsung masuk ke rekening yang bersangkutan? Janganlah ada kesan membeda-bedakan,” imbuhnya.

Selain niatan para pihak, lanjut Sadad, tentu hal yang penting adalah perbaikan sistem dan kemauan para pengambil kebijakan untuk mengubahnya. Sehingga nantinya tak merugikan para pihak khususnya para honorer dan perangkat desa dikabupaten sukabumi.

“Seharusnya, SKPD dan kepala daerah mengetahui persoalan ini. Miris mendengar gaji honorer dan para perangkat desa atau PTT yang selalu terlambat. Tolong perbaiki sistem pembayaran gaji ini,” jelasnya.

Sadad menilai, dengan terus berulang kejadian keterlambatan gaji ini, menandakan para pejabat yang mengurus pembayaran hak-hak para honorer dan perangkat desa tidak berupaya melakukan perbaikan sistem. Menurutnya, jika kendalanya berkaitan pada turunnya anggaran atau ketuk palu anggaran di DPRD, tentu pemerintah daerah bisa menjalin kerjasama dengan pihak perbankan.

“Misalnya gaji honorer itu dibayar tepat waktu pada tanggal satu atas jaminan pemerintah daerah. Saya yakin pasti pihak perbankan siap memberi dana talangan. Apalagi Kabupaten Sukabumi ini memiliki bank sendiri, tentu akan lebih mudah,” bebernya.

Dalam hal ini, Anwar Sadad menegaskan semua SKPD harus menyikapi persoalan ini secara serius. Kalau dibiarkan terus menerus dan berulang tiap tahun, ia mengkhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

“Ini mengingat jumlah honorer atau THL yang tidak sedikit, maka pengaruhnya pada layanan publik pasti besar. Sekali lagi saya berharap ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.

“Kami juga berharap Pemda memperbaiki manajemen pengelolaan laporan keuangan maupun admnistrasi penggajian tenaga honorer ini. Biar nanti antara laporan keuangan akhir tahun dengan persiapan kelengkapan administrasi tenaga honorer bisa berjalan bersamaan, walau repot di akhir tahun,” tandasnya. (ren)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *