SUKABUMI — Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP), Kabupaten Sukabumi audensi dengan Komisi IV DPRD dan dinas kesehatan.
Audensi sendiri dilaksanakan diruang Badan Musyawarah Gedung DPRD Jalan Komplek perkantoran jajaway Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Senin, (12/6).
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu Friady Mahyuzar mengatakan, kedatangannya melakukan audensi untuk meminta semua pihak terkait baik DPRD dan Dinas Kesehatan terbuka dalam proses pengadaan alat Antropometri untuk tahun 2023, agar sampai ada aturan aturan yang di tabrak.
“Kami akan mengawal proses pengadaan alat itu, mulai dari penilaian sampai penentuan pemenang, sebaiknya dilakukan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan surat edaran Kementerian, ada surat edaran bersama antara Menkes, Mendagri dan Barzas Republik Indonesia,” ujar Friady.
“Kenapa kita menyampaikan hal seperti itu supaya tidak adanya kong kalikong atau konspirasi jahat antara oknum Dinas atau siapapun mengintervensi hal itu, menabrak aturan aturan yang tidak sesuai dengan aturan penentuannya, karena itu akan menimbulkan polemik dan mencedrai aturan aturan yang ada,” imbuhnya.
Adapun hasil audensi yang telah dilaksanakan, kata Friady lagi, Dinkes kabupaten Sukabumi telah siap melaksanakan hal itu secara terbuka dan transparansi dalam proses pengadaan alat Antrapormetri tahun anggaran 2023.
“Mereka siap transparasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akan ada main mata dengan pihak pengusaha sehingga kualitas barang bisa bermanfaat dan bagus,” jelasnya.
“Kami sebagai masyarakat pada umumnya dan Dinas siap berkomitmen untuk tidak menabrak aturan atau tidak akan terintervensi oleh oknum pejabat ataupun siapapun itu yang memiliki power apalagi menjelang tahun politik seperti ini,” sambungnya.
Tidak hanya itu, lanjut Friady seusai audensi, jajaran dinas kesehatan mengaku kedepannya akan terus komitmen membuka ruang untuk diskusi, hal itu agar tidak ada lagi oknum oknum pejabat kotor, seperti yang sudah terjadi dan diketahui khalayak banyak viralnya kasus dugaan SPK fiktif ataupun bodong.
“Kami berharap juga Dinkes ini bersih dari oknum oknum pejabat yang kotor,” bebernya.
Sementara itu sekretaris dinas kesehatan Maskur Alawi menangapi audensi yang dilakukan FPP menurutnya merupakan hal yang positif yang bisa membantu kinerja dari dinas kesehatan dalam melayani masyarakat kabupaten Sukabumi.
