SUKABUMI — Warga Kecamatan Gegerbitung yang berprofesi sebagai petani, memprotes perihal sulitnya untuk mendapatkan kartu tani sebagai syarat membeli pupuk bersubsidi. Kartu tani dinilai tak jelas karena tak semua petani di wilayah Kecamatan Gegerbitung, bisa dengan mudah mendapatkannya. Padahal pupuk subsidi jadi andalan para petani karena harganya yang terjangkau.
Hal demikian disampaikan, Ketua Kelompok Tani Mandiri II Kecamatan Gegerbitung Ayi Sumardik (58) saat mengikuti reses ketiga 2020, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara di wilayah daerah pemilihan IV yang diselenggarakan di GOR Kantor Pos Desa/Kecamatan Gegerbitung pada beberapa waktu lalu.
“Ratusan bahkan bisa sampai ribuan petani yang tersebar di wilayah Kecamatan Gegerbitung, mengeluhkan soal kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Masalahnya karena, mereka tidak mempunyai kartu tani. Iya, petani bisa beli pupuk subsidi itu kalau ada kartu taninya. Tapi banyak petani yang enggak punya,” kata Ayi kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.
Pihaknya mengaku sudah beberapa kali mengajukan pembuatan kartu tani. Datanya pun sudah diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. Namun kartu tani tak kunjung diterima oleh para petani. “Di wilayah Kecamatan Gegerbitung itu, baru sebagian petaninya yang sudah memiliki kartu itu,” bebernya.
Menurut Ayi, kartu tani dapat difungsikan untuk membeli pupuk bersubsidi. Namun, apabila petani tidak memiliki kartu tersebut, maka mereka tidak bisa membeli pupuk yang bersubsidi. Seperti pupuk jenis ponska, bagi warga yang memiliki kartu tani harganya Rp2 ribu per kilogramnya.
Namun bagi mereka yang tidak punya kartu tani harganya Rp6 ribu per kilogramnya. “Sekarang jadinya, petani yang tidak mempunyai kartu tani, terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya mahal. Tentunya ini sangat memberatkan,” tandasnya.
