SUKABUMI- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar memprotes keras terhadap narasi pada soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) SD di Sukabumi yang dinilai memperlihatkan kalimat yang tidak pantas disodorkan kepada anak usia SD.
Sebelumnya, berbagai group aplikasi perpesanan diramaikan dengan lembaran soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran PJOK SD semester II yang memperlihatkan soal-soal pilihan ganda yang dinilai sebagian pihak kurang elok.
Soal mata pelajaran PJOK yang dianggap menohok bagi siswa kelas V SD di Sukabumi tersebut membahas masalah alat reproduksi, pelecehan seksual sampai dengan jenis – jenis narkoba.
“Saya tidak berkenan terhadap bahasa dalam soal PAT itu, apalagi diperuntukan bagi anak SD. Karena memang, anak usia SD itu rasa ingin tahunya tinggi. Bayangkan, kalau mereka sampai mencari tau apa itu narkoba, jenisnya dan lainnya, apa itu sperma dan lainnya,” tegas Hera saat dihubungi Radar Sukabumi, Senin (31/5/2021).
Siapapun yang menyusun soal PAT tersebut, lanjut Hera, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi harus bertanggungjawab penuh terhadap soal PAT tersebut. Karena idealnya, soal PAT harus dicek oleh pihak Dinas.
“Tentunya, Disdik yang harus bertanggungjawab. Apa susahnya sih mengkoreksi dua lembar soal, apa kerjanya mereka,” tegas Hera.
Kemudian, yang politisi partai besutan Prabowo Subianto ini pertanyakan, apakah dalam mata pelajaran yang menjadi rujukan pembuatan soal tersebut terhadap praktek yang berkaitan dengan soal PAT.
“Yang lebih menarik, apakah memang secara praktek ada dalam mata pelajaran PJOK itu tentang narkoba, sperma, pelecehan seksual dan lainnya. Kira-kira bagaimana cara mempraktekkan,” timpal anggota dewan yang berangkat dari aktivis buruh ini.
Meski begitu, dirinya mengaku tidak cukup heran dengan narasi pada soal PAT tersebut, karena memang dirinya secara pribadi pernah berurusan dengan salah satu tokoh pendidikan di Nagrak yang menurutnya tidak mencerminkan etika seorang pendidik.
“Kalau saya pikir kembali, kenapa hal-hal sepeti ini bisa terjadi. Apa mungkin juga karena krisis moralitas yang hari ini terjadi di tubuh sebagian kecil pendidik. Yang pasti saya akan segera protes ke Dinas Pendidikan,” tegasnya.(upi/rs)
