DPC Sarbumusi Sebut Pemda Gak Becus Tangani Persoalan Buruh

  • Whatsapp
Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Kabupaten Sukabumi, Usman Abdul Fakih.

SUKABUMI – Dewan Pengurus Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Kabupaten Sukabumi, menilai pemerintah daerah tidak serius menangani persoalan buruh di Kabupaten Sukabumi.

Wakil Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Sukabumi, Usman Abdul Fakih mengatakan, dari periode pertama sampai periode kedua beberapa persoalan tuntutan buruh kepada bupati agar jumlah buruh laki-laki ditambah, tidak ada penanganan serius.

Bacaan Lainnya

“Ya, minimal jangan terlalu jomplang lah, dibanding jumlah buruh perempun, tapi sampai sekarang sudah menjadi dua periode tidak ada penanganan serius terkait hal itu,” tegas Usman.

Menurut dia, bupati seolah-olah tidak bisa apa-apa hanya untuk sekedar membuat aturan bahkan bernegosiasi kepada para pengusaha agar memprioritaskan buruh laki-laki ketimbang perempuan untuk dipekerjakan di perusahaan mereka.

“Padahal persoalan tersebut sangat berpengaruh kepada lingkungan sosial terutama dilingkungan keluarga buruh itu sendiri. Dimana banyak laki-laki menganggur mengurus anak di rumah sementara istri mereka bekerja,” paparnya.

Menurut Usman, anak buruh yang dibesarkan oleh bapaknya tentu akan tumbuh berbeda dari anak yang dibesarkan oleh seorang ibu.

“Selain itu, psikologis laki-laki yang dihidupi oleh wanita tentunya sedikit terganggu mentalnya mereka akan sering minder dan kurang bersosialisasi dilingkungan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sangat tidak peka dan terkesan membiarkan, padahal bagi pertumbuhan anak buruh pun itu sangat tidak baik,” beber Usman.

Selain itu kata Usman, tidak sedikit kasus yang mengarah kepada penyimpangan seksual seperti wanita suka kepada wanita, karena mungkin sehari-hari waktu mereka di habiskan dengan bergaul sesama jenis ketimbang dengan lawan jenis.

Apalagi fasilitas ibadah di setiap perusahaan besar sering kali tidak representatif dan tidak sesuai antara ukuran tempat ibadah dengan jumlah buruh dan waktu istirahat sehingga, banyak buruh yang tidak sempat ibadah di waktu istirahat karena fadilitas dan waktu istirahat tidak cukup untuk beribadah.

“Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan di masyarakat, buruh dipaksa menjadi robot, dipaksa menjalani kehidupan seperti itu dan dipaksa membesarkan anak buruh yang kurang kasih sayang seorang ibu, saya kira Bupati dan para anggota Dewan harus segera mengambil sikap dengan kondisi tersebut,” tutupnya. (garis/radarsukabumi.com)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *