Untuk itu, jika warga melakukan aksi unjuk rasa, maka pihaknya menyarankan agar warga dapat menyampaikan aspirasinya secara santun dan tidak anarkis.
“Memang pemilik perusahaan itu sangat tengil. Saya sebagai pemerintah desa hanya menyampai keluhan warga. Apalagi perusahaan itu, tidak ada pemasukan pada pemerintah desa,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Kertaraharja, Dadan. Menuru Dadan, pihaknya sudah melayangkan surat pengaduan warga kepada pemerintah terkait.
Selain itu, dirinya juga sangat menyayangkan sikap perusahaan karena saat menerima laporan dalam bentuk surat pengaduan, pihak perusahaan menilai pemerintah desa telah membohongi publik dengan alasan surat tersebut tidak ditandatangani oleh warga.
“Padahal sudah jelas, warga telah memprotes terhadap aktivitas pembuangan limbah itu.
Sementara, warga yang memprotes dan tidak menandatangani surat pengaduan itu karena telah diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, RW, Kadus dan Kepala Desa. Namun, kenapa perusahaan itu berdalih bahwa surat itu bohong,” bebernya.
Menurut Dadan, selain pemerintah desa, pemerintah Kecamatan Cikembar juga sudah merasa kesal dengan sikap perusahaan tersebut.
“Mau tidak kesal bagaimana, setiap warga melakukan pengaduan. Perusahaan itu selalu memutar balikan fakta.
Padahal, sebelum kami melampirkan surat pengaduan kepada pemerintah terkait, terlebih dahulu pemerintah desa sudah berupaya melakukan pengecekan ke lapangan terkait benar atau tidaknya limbah perusahaan telah mencemari lingkungan.
Bahkan, petugas desa sudah mengambil sejumlah foto sungai yang mengairi lahan pertanian dan tercemar itu,” tandasnya. (cr13/e)
