Calo Pekerja Migran Sukabumi Ilegal Segera Dilaporkan

  • Whatsapp
Camat Kebonpedes, Ali Iskandar bersama P4TKI Sukabumi, SBMI Sukabumi, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dan keluarga korban, saat membahas soal laporan pelaku yang memberangkatkan korban bekerja ke Malasia dengan jalur ilegal. FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Terkait kasus kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) Siti Aisiyah (41) asal warga Kampung Bojonggaling, RT 1/1, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes. Pemerintah Kecamatan Kebonpedes bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Sukabumi beserta kelurga korban telah melakukan pemanggilan terhadap para sponsor atau calo yang memberangkatkan korban ke luar negeri untuk bekerja di Malaysia. Namun, para pelaku tersebut tidak menghadiri undangan yang dipusatkan di aula kantor Kecamatan Kebonpedes itu.
Camat Kebonpedes, Ali Iskandar membenarkan, pihaknya sengaja melakukan pertemuan tersebut, untuk memastikan keluarga korban agar mendapatkan kepastian soal hak-hak ketenaga kerjaanya. Pasalnya, hingga saat ini pihak keluarga korban PMI yang meninggal dunia akibat sengatan arus listrik di Malaysia itu, tidak mendapatkan asuransi kematian.
“Setelah penelusuran secara utuh perihal koronologis kejadiannya, kita akhirnya bisa menarik sintesa dan antitesa soal kenapa kejaidan itu bisa terjadi. Ternyata penyebab utamanya, adalah dipastiakan korban telah berangkat bekerja ke Malaysia secara non prosedural, Meski demikian, pemerintah harus hadir dan memberikan perlindungnan,” kata Ali usai melakukan rapat pertemuan tersebut, Kamis (1/10).
Selain itu, pertemuan tersebut juga sebagai salah satu bentuk upaya agar kasus serupa tidak terulang kembali di Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kebonpedes. Terlebih lagi, di wilayah yang tengah dipimpinnya itu, banyak mantan buruh migran maupun migran asal warga Kecamatan Kebonpedes yang kini masih berjuang di luar negeri.
“Nah, agar kasus ini tidak terulang kembali, maka kami sepakat akan melaporkan perosalan ini, kepihak kepolisan. Namun, kita tengah menunggu dulu kepastian dari pihak keluarga korban, karena mereka yang berwenang untuk mengadukan perosalan ini kepada pihak kepolisian. Hasil penelusuran kami, ada tiga calo yang memberangkan PMI itu, dua warga Kebonpedes dan satu lagi asal warga Kecamatan Cirenghas,” ujarnya.
Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Sukabumi, Sony Yuniarta mengatakan, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang memberangkatkan PMI ilegal, pihaknya mengaku bersama sejumlah lembaga telah berupaya maksimal melakukan sosisalsiasi dilapangan. Namun, kenayataanya masih banyak warga yang terbujuk oleh oknum atau calo yang mengaku sponsor.
“Kami bersama-sama sudah sepakat untuk melaporkan pelaku ini, nanti akan dibantu oleh Polsek Kebonpedes untuk datang ke Polres Sukabumi Kota. Saat ini, kami masih menunggu kepastian dari pihak keluarga korban. karena yang namanya pengaduan itu, tidak bisa dipaksakan oleh kami, tapi kami hanya menyarankan agar ada efek jera sehinga diharapkan kasus ini tidak terulang kembali,” katanya.
Menurutnya, apabila kasus pemberangkatan PMI ilegal yang meninggal di Malaysia ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka para pelaku bisa terkena pasal berlapis, mulai dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dan Nomor 18 tahun 2017 tentang penempatan non prosedural. “Iya, pelaku ini bisa terancam kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp15 Miliyar,” paparnya.
Masih ditempat yang sama, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi, Jejen Nurjanah mengatakan, seluruh pihak sudah sepakat untuk membantu melaporkan para pelaku yang mengaku menjadi sponsor pemberangkatan PMI yang meninggal itu. “Kita sudah musyawarah barusan. Hasilnya, kita sepakat akan melakukan pendampingan keluarga korban, bilamana mereka akan melaporkan pelaku ke pihak kepolisian,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, korban telah berangkat kerja ke Malaysia benar-benar tidak prosedural, karena tidak ada agen maupun PT. Sementara untuk motifnya, bermuala pembantu yang bekerja di majikannya yang ada di Malaysia pulang negara aslnya. Setelah itu, majikannya meminta ganti kepada sponsor tertsebut. “Setelah itu, sponsor ini meminta kepada tetangganya dan mendatangi keluarga korban untuk menggantinya. Jadi ini memang tidak ada pelantara atau PT yang memberangkatkan korban untuk bekerja di Malaysia,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai asusransi kematian korban, ia menjawab, karena korban berangkat dengan jalur ilegal, maka PMI ini tidak memiliki asuransi kematian. Hal ini, menurutnya sangat merugikan korban maupun pihak keluarganya. Karena, apabila korban memiliki kartu asuransi kematian, keluarga ataupun anak korban bisa mendapatkan uang sebesar Rp80 juta. “Kita sudah menghubungi majikan korban di Malaysia menggunakan telepon seluler. Tapi susah. Jadi korban saat bekerja di Malaysia tidak dibuatkan permit atau legalitas di sana, kalau disini kan KTP namanya. Biasanya kalau majikannya yang benar-benar melindungi pekerja migrannya, mereka pasti akan membuatkan permit dan KPA juga. Untuk itu, kita tidak bisa menuntut akses dan asuransi di sana, karena tidak ada kekuatan hukumnya,” paparnya.
Sementara untuk upah korban, semuanya sudah dibayar oleh majikannya. Hanya saja, untuk nominalnya tidak standar. karena tidak ada perjanjian kerja. “Iya, seharusnya korban dibayar 1.200 ringgit, ini malah dibayar 1.000 ringgit. kalau nilai nominal rupiahnya sekitar Rp3.400.000 juta,” pungkasnya. (den/rs)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *