KABUPATEN SUKABUMI

BPKH Tinjau Bangunan Huntap di Desa Kertaangsana Sukabumi,  Untuk Korban Bencana Retakan Tanah

×

BPKH Tinjau Bangunan Huntap di Desa Kertaangsana Sukabumi,  Untuk Korban Bencana Retakan Tanah

Sebarkan artikel ini
Huntap Pergerakan Tanah Nyalindung Sukabumi
Kepala Divisi Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Kemaslahatan BPKH, Indriayu Afriana dan jajaranya saat foto bersama di lokasi Huntap

Salah seorang penyintas bencana retakan tanah di Desa Kertangsana, Kecamatan Nyalindung, Deden Mulyana (38) mengatakan, perjalanan untuk pembangunan huntap bagi penyintas bencana pergerakan tanah di wilayah tersebut, cukup panjang.

“Alhamdulillah, untuk bangunan sudah mencapai 97,4 persen, walaupun belum ada peresmian, warga sudah sangat banyak sekali l. Iya, ada kurang lebih ada 50 warga yang sebelumnya tinggal di huntara dan kini sudah pindah kesini (Huntap),” jelas Deden yang juga merupakan anggota Forum Komunikasi Realisasi Huntap (FKRH) Kampung Gunungbatu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung.

Bank bjb Tandamata

Menurutnya, puluhan warga yang sudah pindah ke lokasi bangunan Huntap tersebut, mendapatkan sejumlah kendala. Salah satunya, jaringan listrik. “Iya, kendalanya kan listrik, kebanyakan warga itu menggunakan listrik dari Masjid, jadi bagi-bagi. Jadi untuk alat-alat elektronik kami dianjurkan untuk tidak dipakai dulu, jadi cukup untuk satu lampu aja setiap rumah,” ujarnya.

Ia bersama warga penyintas lainnya berharap di setiap bangunan Huntap tersebut, dapat segera dipasang KWh meter atau terdapat jaringan listrik dari PLN. Karena, menurutnya bantuan dari pihak DT Peduli BPKH untuk Virtual Akun sudah selesai dan sudah dibayar. “Cuman tinggal dari tim teknis, dari pengerjaan aja dari PLN, karena baru tiang aja yang berdiri, jadi supaya warga bisa cepat pindah,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagian bangunan Huntap tersebut, kondisinya rusak. Karena, direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi ini, untuk dipakai 2 tahun. Namun, faktanya sudah memasuki hampir 5 tahun dan kondisinya sudah tidak layak pakai. “Apalagi kalau musim hujan, kan itu air sudah masuk kedalam, dengan struktur baja ringan juga dikhawatirkan juga instalasinya konslet atau apa,” imbuhnya.

“Sementara untuk ketersedian air Alhamdulillah ya, kita sudah maksimal karena itu kpasitas untuk satu kampung, ini sudah cukup dengan kapasitas 100 ribu liter,” ujarnya.

Untuk fasilitas lainnya, kata Deden, seperti infrastruktur jalan, TPT dan drainase, belum terealisasi. Padahal, menurutnya pembangunan fasilitas tersebut sangat penting, salah satunya TPT. Karena, struktur tanah di wilayah tersebut, terdapat banyak tebing. Sehingga, saat hujan deras dikhawatirkan terjadi bencana longsor atau perubahan tanah terhadap struktur bangunan rumah.

“Selain itu, infrastuktur jalan juga itu dibutuhkan yah. Karena, sekarang juga banyak yang jatuh kalau ibu-ibu pakai motor, anak-anak juga sama,” timpalnya.

Menurutnya, pembangunan fasum dan fasos di wilayah tersebut, merupakan kewenangan dari tiga stakehoalder. Diantaranya, BPJH, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bersama warga untuk melakukan gotong royong. “Tugas BPKH membangun rumah, warga gotongroyong dan infrastuktur jalan atau TPT dan sarana umum lainnya, itu bagian Pemda Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Den)