Basmi Geruduk DPRD Kabupaten Sukabumi

DPRD-Kabupaten-Sukabumi
Suasana saat Basmi dan anggota Dewan Audensi di depan gerbang gedung DPRD jalan komplek perkantoran jajaway Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu. Selasa, (19/7).

PALABUHANRATU – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BASMI (Barisan Aktivis Mahasiswa Sukabumi) lakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sukabumi jalan komplek perkantoran jajaway Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Selasa, (19/7).

Kedatangan para mahasiswa tersebut, seperti rilis yang diterima Radar Sukabumi dalam rangka menyuarakan aspirasi adanya dugaan oknum anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang meminta jatah proyek kepada direktur rumah sakit Palabuhanratu.

Bacaan Lainnya

Ada empat point tuntutan yang disampaikan Basmi, yakni meminta pihak RSUD membuka DPA tahun anggaran 2021 – 2022, meminta direktur RSUD mengklarifikasi terkait isu tersebut, mendukung pihak rumah sakit untuk tidak takut terhadap siapapun oknum yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan proyek menghentikan proyek yang memang jika proyek tersebut betul menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk dihentikan secara menyeluruh.

Dalam aksinya, para mahasiswa diterima ketua komisi IV Hera Iskandar Usep Wawan dari fraksi Gerindra dan Ujang Rahmat dari PPP dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan satpol PP.

Rahman Sekretaris BASMI (Barisan Aktivis Mahasiswa Sukabumi) seusai melakukan aksi mengungkapkan, kedatangannya untuk menyuarakan aspirasi adanya indikasi pihak anggota DPRD menekan dari pihak RSUD Palabuhanratu untuk memberikan dana sebesar Rp 1,3 M yang berbentuk proyek.

“Kami sebenarnya memegang DPA, tapi kan setiap dari instansi itu seperti itu, mereka takut untuk membuka data, karena mungkin ada sesuatu, kita akan lakukan aksi berjejer seperti di RSUD Sekarwangi, dan ketika tidak ada titik temu insya allah kita akan rembukan lagi sama temen temen,” ungkapnya.

“Kalau berbicara benar dan salah itu, ya bukan disini, ya dipengadilan ranahnya kalau berbicara benar dan salah, kenapa kita harus buka datanya sementara dari pihak mereka tidak buka data,” sambungnya.

“Kalau saya lihat dari DPRD sih normatif, dari pihak DPRD harusnya memfasilitasi pembukaan dari transparansi anggaran kalau memang mereka merasa terwakili oleh kita, kan dia bilang suara pertama itu suara dari kita sebagai rakyat, ya buka DPA nya, fasilitasi dari pihak RSUD Palabuhanratu, buka datanya terkait permasalahan tersebut,” terangnya.

Sementara itu ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Islandar mengungkapkan mendukung langkah yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Basmi tersebut untuk keterbukaan publik.

“Sebanarnya kami sudah menerima diruangan ini, agar kita bisa bicara dari hati ke hati, tapi ternyata adik adik kita mau diterimanya digerbang, ya akhirnya kami menemui adik adik kita, saya sih mendukung ketika mereka menyuarakan kebenaran, mereka menyuarakan demokrasi, mendukung sekali agar keterbukaan informasi untuk perbaikan perbaikan kita kedepan itu terwujud,” ujarnya.

“Dan ternyata mereka memintanya bukan kepada kami, tetapi meminta dibukakan DPA dari direktur rumah sakit, dan tentu itu bukan kewenangan kita karena mereka eksekutif ada pimpinannya sendiri, kami juga meminta kalau misalnya memang ada anggota DPRD yang menekankan ya silahkan dilaporkan kita punya BK (Badan Kehormatan) tapi ternyata mereka tadi tidak membuka dengan alasan ingin dibukakan dulu DPA nya oleh pihak rumah sakit, dan tentu mungkin itu bukan ranahnya bukan kewenangan kami,” tandasnya. (Cr2)

DPRD-Kabupaten-Sukabumi

Pos terkait