APINDO Kabupaten Sukabumi Blak-blakan Tolak Program TAPERA, Ini Alasannya

Apindo Kabupaten Sukabumi

SUKABUMI – Pasca Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024, telah menyita perhatian semua kalangan.

Salah satunya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai telah memberatkan para pengusaha. Selain itu, pemangkasan gaji karyawan tersebut juga akan membebani pekerja. Lantaran, peraturan tersebut telah mewajibkan potongan gaji bagi para pekerja sebesar 3 persen.

Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno kepada Radar Sukabumi mengatakan, DPK APINDO Kabupaten Sulabumi bersama para pengusaha yang tergabung sebagai anggota APINDO Kabupaten Sukabumi, akan mematuhi dan melaksanakan arahan dari Ketua DPN APINDO dan DPP APINDO Jawa Barat yakni, keberatan dan menolak program Tapera.

“Sikap DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, atas PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tapera, bahwa akan mematuhi dan melaksanakan arahan dari Dewan Pimpinan Nasional APINDO dan Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat atas terbitnya peraturan tersebut,” kata Sudarno kepada Radar Sukabumi pada Kamis (30/05).

DPK APINDO Kabupaten Sukabumi dan para pengusaha anggota APINDO di Kabupaten Sukabumi menyatakan menolak adanya penambahan biaya sebesar 0,5 persen dari upah pekerja yang akan dibebankan kepada pengusaha, dan penambahan biaya sebesar 2,5 persen dari upah pekerja atau karyawan yang akan dibebankan kepada karyawan.

“Karena hal tersebut, akan semakin memberatkan tambahan beban labor costdan operasional cost, bagi pengusaha yang dalam situasi dan kondisi dunia usaha dan industri sekarang ini, masih belum pulih dan belum stabil, akibat dampak pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global,” tandasnya.

Menurutnya, perihal program untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi para pekerja atau karyawan swasta, diakuinya sudah ada dan terlaksana dengan baik, serta banyak fasilitas dan kesempatan yang diberikan baik melalui program bantuan uang muka dari BPJS Ketenagakerjaan, Program KPR Rumah RSH Bersubsidi dari Kementrian Perumahan Rakyat dan Perbankan, serta banyaknya pengembang (Developer) perumahan yang telah bekerjasama dengan para pengusaha di sektor industri manufacture, untuk menyediakan perumahan bagi para pekerja, sehingga pekerja swasta tidak membutuhkan program Tapera.

“DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, meyakini bahwa program Tapera tidak menjadi solusi dan dapat menjamin bagi para pekerja untuk dapat memiliki rumah, karena beberapa alasan,” bebernya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *