Antisipasi Pungli di Lokasi Wisata Sukabumi, Dishub Bahas Aturan Parkir dengan Camat dan KadesĀ 

Suasana rapat kordinasi dengan camat dan kepala desa di wilayah kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
RAPAT : Suasana rapat kordinasi dengan camat dan kepala desa di wilayah kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi menjelang persiapan libur natal dan tahun baru 2022, di kantor dinas Pariwisata jalan komplek perkantoran jajaway, Desa Citepus.

SUKABUMI — Untuk mengantisipasi Pungutan Liar (Pungli) jelang persiapan libur natal dan tahun baru 2022, Dinas perhubungan Kabupaten Sukabumi melakukan rapat koordinasi dengan camat dan kepala desa di wilayah lokasi Wisata kecamatan Palabuhanratu, di kantor dinas Pariwisata jalan komplek perkantoran jajaway, Desa Citepus.

Tidak hanya itu, jajaran kepolisian polres Sukabumi, TNI dan juga unsur terkait lainnya dilibatkan dalam rapat kordinasi tersebut, berkaitan dengan saber pungli mengantisipasi adanya pungutan liar kepada para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGGp).

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Dedy Chardiman mengatakan, rapat kordinasi yang dilakukannya untuk mengantisipasi persoalan pungli yang sering terjadi dan dikeluhkan wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata pantai Palabuhanratu.

“Hari ini kami mencoba berdiskusi dengan dinas, termasuk dengan para kepala desa membahas pengelolaan parkir yang selama ini jadi kebutuhan wisatawan,” ungkap Dedy.

“Yang kami tekankan prinsipnya silahkan menyelenggarakan parkir tapi harus ikuti regulasi, yakni Perda 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan parkir terutama di tarif, tarif kita mengisyaratkan untuk kendaraan roda dua untuk satu jam pertama 2000, untuk roda 4 dan seterusnya ada di Perda itu,” sambungnya.

Kata Dedy lagi, pelaksanaan rapat kordinasi sendiri juga sekalian untuk mensinkronkan peraturan perda dengan peraturan desa, sehingga menjadi pembimbingan bagi para kepala desa agar dalam pelaksanaan parkir tadi tidak bertentangan dengan aturan perda.

“Intinya ini upaya antisipasi pungli, kalau mereka sudah tertib tidak akan ada lagi pungli, sebab mereka nanti jelas orangnya, jelas tarifnya, jelas penggunaannya,” jelas Dedy.

Pos terkait