Soal Isu Pembubaran MUI, Kang Uu : Jangan Sampai Ada Tikus di Rumah, Kita Bakar Rumahnya

  • Whatsapp
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum

BANDUNG — Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengajak masyarakat untuk menyikapi isu pembubaran lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lebih bijaksana.

Ia mengatakan, kesalahan salah satu anggotanya bukan berarti kesalahan seluruh isi lembaga, yang harus berujung pada pembubaran MUI. Terlebih, keberadaan MUI dinilai penting sebagai pemersatu pandangan umat Islam melalui fatwanya.

Bacaan Lainnya

“Kehadiran MUI sangat dibutuhkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, karena fatwanya dijadikan pegangan dalam melaksanakan nilai-nilai Islam oleh masyarakat,” tutur Panglima Santri di Kota Bandung, Rabu (24/11/2021).

“Jangan diibaratkan ada tikus di rumah, kita bakar rumahnya,” pungkasnya.

Sebagai Panglima Santri yang tergabung dalam komunitas pesantren, Pak Uu –sapaan karibnya– mengaku terusik dengan isu pembubaran MUI yang provokatif ini. Pasalnya, MUI merupakan salah satu lembaga yang dihormati dan disanjungi umat Islam di Indonesia.

Terlepas dari pihak mana yang memulai isu pembubaran ini, Pak Uu menilai pihak tersebut sepatutnya berdiskusi terlebih dahulu dengan MUI, terkait ilmu akidah, fikih dan tasawuf, sehingga lebih paham esensi keberadaan MUI.

“MUI adalah lembaga yang kami hormati, organisasi yang umat Islam hargai dan sanjungi, kok tiba-tiba ada orang ingin membubarkan. Ini mengusik ketentraman umat Islam, mengusik kedamaian kami sebagai umat mayoritas,” tegas Pak Uu.

“Hati saya bertanya, yang ingin membubarkan MUI itu umat Islam atau non muslim? Kalau umat Islam, mungkin harus berdiskusi dulu dengan MUI itu sendiri, terkait akidah, fikih dan tasawuf. Jangan (langsung) memancing reaksi umat mayoritas,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Pak Uu menekankan pentingnya keberadaan MUI untuk mediator komunikasi dengan umat Islam, sudah dirasakan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, lahirnya MUI berasal dari Komite Besar Ulama yang dibentuk pada tahun 1972 di Tasikmalaya, yang kemudian dipatenkan sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah satu tahun kemudian.

“Jadi MUI ini sangat dibutuhkan, disamping fatwa yang ditunggu oleh masyarakat umat Islam di Indonesia, juga sebagai penyambung lidah Islam dan fasilitator pemerintah. Oleh karena itu, sangat naif orang yang ingin membubarkan MUI,” sebutnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *