Sehingga, kata dia, publik berhak menggugat transparansi alasan di balik prioritas pemugaran pagar dibandingkan program yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Utamanya pada angka Rp3,9 miliar yang digelontorkan untuk gerbang itu, ditambah paving blok area parkir.
Kristian menekankan bahwa narasi efisiensi yang selama ini didengungkan pemerintah, seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemotongan anggaran, melainkan juga soal ketepatan alokasi “input” untuk menghasilkan “output” yang bermakna.
“Apakah Rp3,9 miliar untuk pagar dan gapura (dan lapangan parkir) itu lebih bermakna dibanding jika dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga?” katanya menambahkan.(**)
