Pengurus AMSI Jabar Resmi Dilantik, Siap Bangun Media Sehat, Konten Berkualitas

AMSI Jabar
SEMINAR : Kepengurusan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat periode 2020-2023 saat menggelar  seminar bertajuk 'Media Siber di Jabar: Sehat Bisnisnnya, Berkualitas Kontennya' usai pelantikan. (foto dok AMSI Jabar)

Dia meminta manfaat AMSI Jabar benar-benar dirasakan masyrakat. “AMSI diharapkan semakin dirasakan kehadirannya oleh anggota dan masyarakat,” katanya.

Bacaan Lainnya

Kepada pengurus yang baru dilantik, Uu harap AMSI Jabar mengusung semangat baru agar jauh lebih baik. Uu mengakui, dewasa kini semakin banyak media siber di Indonesia, khususnya di Jabar.

Namun begitu banyak dari media lebih fokus pada bisnis dan mengabaikan persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya Uu harap hadirnya ASMI bisa menjaga kualitas media-media siber di Jabar. “Banyak media mengabaikan rasa persatuan dan kesatuan,” lanjutnya.

Uu menegaskan, pemerintah sangat membutuhkan peran media. Media diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah. “Dengan media kami bisa mendengarkan apa yang diharapkan masyrakat,” ujarnya.

Seminar Media Siber Sehat

Di Indonesia, berdasarkan catatan dari Dewan Pers pada 2018, terdapat 43.000 media online dari 47.000 media massa. Tidak semua media melengkapi dirinya dengan aspek legalitas yang memadai, demikian dengan sumber daya manusianya sebagai awak media.

Problem inilah yang persoalan media hari ini, banyak media yang performa perusahaan tidak sehat sehingga menghasilkan produk jurnalistik yang tidak berkualitas.

Media online sebagai sebuah keniscayaan di tengah era digital, menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di luar rumah, termasuk landasan mengambil keputusan. Selain konten berita berkualias, tak bisa disanggah hari ini juga banyak bertebaran infomasi hoaks.

Faiz Rahman dari Diskominfo Jabar menjelaskan, pemerintah Provinsi Jabar mendorong media-media online di Jabar untuk terus meningkatkan kulitasnya karena memiliki peran penting dalam penyebaran informasi atau kebijakan dari pemerintah.

“Umumnya media-media yang bermitra dengan pemerintah adalah mereka yang memiliki legalitas, wartawannya juga melakukan uji kopetensi,” ujarnya.

Bahkan, pemerintah juga berencana memfasilitasi awak media untuk mengikuti uji kopetensi. Guntur Subagja Mahardika Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, mengatakan, pemerintah memiliki perhatian kepada keberlangsungan bisnis media. Selama pandemi Covid-19, dikatakan dia, belanja media terbanyak datang dari pemerintah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *