RADARSUKABUMI.com — Dana desa (dana transfer) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke Jawa Barat lebih kecil dibandingkan Jawa Timur. Padahal Jabar adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini pun diprotes oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Ridwan mengaku ada ketidakadilan dana transfer daerah yang didapat Pemprov Jawa Barat selama ini.
“Kita ini kan mengalami ketidakadilan risopsis ya, dalam 5 tahun total perbedaan dana transfer ke Jawa Timur itu Rp 50 triliun lebih besar dari Jawa Barat,” jelas Ridwan Kamil di acara Forum Silaturahmi Jawa Barat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/2/2020) malam.
“Bayangkan Rp 50 triliun bisa jadi apa kan, itu karena dana transfer itu berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk,” katanya.
“Kalau daerah yang harus diurusi Jabar ini lebih besar dibanding Jatim,” ujarnya.
Dia mengatakan salah satu solusi agar dana transfer daerah Jabar disamakan dengan Jatim itu dengan adanya pemekaran daerah.
Ridwan mengatakan akan memperjuangkan ini hingga Jabar mendapat keadilan dalam urusan ini.
“Nah solusinya ada beberapa daerah, mekarkan daerah supaya jumlahnya seperti rasio Jatim, kita butuh 10, yang lebih banyak,” jelasnya.
“Atau fiskal dibikin rumus baru yaitu bukan berdasarkan jumlah daerah tapi jumlah penduduk,” katanya.
Contoh Jawa Tengah penduduknya 34 juta, tapi desanya ada 7 ribuan, dikali Rp1 miliar, dananya menjadi Rp7 triliun.
Jabar penduduk 50 juta desanya 5ribuan, dikali semiliar menjadi Rp5 triliun. Setahun beda Rp2 triliun. Kali 5 tahun. Maka sudah Rp10 triliun perbedaan dana di desa di Jawa Tengah ke Jawa Barat.
“Ini yang menjadi riak-riak politik di Jabar. Kekecewaan sehingga masalah morotarium ini harus dibahas secara adil,” jelasnya seperti dilansir detik.
Ridwan Kamil kemudian berharap dengan adanya Forum Silaturahmi Jawa Barat bisa memudahkan agar Jabar mendapat keadilan, dengan cara membuka komunikasi dengan DPR RI.
Sebab, menurutnya, permasalahan dana transfer daerah ini sudah menjadi kewajiban DPR RI untuk memutus.
“Domainnya bukan di saya, ini versi masyarakat dan yang sudah siap 6 (daerah) mohon dipersiapkan DPR pusat. Karena bolanya sudah pindah dari bola kami, ke bola dipegang DPR pusat per hari ini disampaikan ke sana,” katanya.
Pemprov Jabar sudah menunjuk satu tokoh perwakilan Jabar di DPR RI untuk membantu komunikasi perihal dana transfer daerah ini.
