Jadi menurut Heri, semisal objek wisata milik pemerintah ini menggunakan tiket, maka hasilnya bisa menambah PAD. “Tetapi mungkin bisa dibedakan, semisal jika pengunjungnya dari Purwakarta tiketnya semisal Rp 5.000, dan untuk luar Purwakarta bisa lebih besar. Semisal Rp 10.000,” ucapnya.
Begitupun untuk museum-museum Purwakarta yang jumlahnya banyak. Semuanya selama ini gratis? tetapi jika diterapkan sistem tiket, mungkin pengunjung pun tak keberatan. “Harganya saja lah yang disesuaikan, apalagi wisatawan yang ke Purwakarta tertinggi di Jabar,” kata dia.
Hanya saja hingga saat ini lanjut Heri, perda yang mengatur hal tersebut belum tuntas. Padahal pengajuan tentang biaya retribusi objek wisata ini sudah diajukan ke DPRD Kabupaten Purwakarta jauh-jauh hari.
“DPRD belum memutuskan hingga hari ini, mudah-mudahan ke depan perdanya segera bisa disahkan. Karena ini penting untuk pembangunan Purwakarta ke depannya,” katanya.
Selain itu lanjut Heri pemasukan PAD dari sektor parkir pun belum ter?laksana dengan baik. Hal ini karena banyaknya pihak-pihak yang memanfaatkan sektor parkir ini sebagai mata pencaharian.
“Karenanya kami sudah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk memaksimalkan sektor ini. Mudah-mudahan nantinya bisa juga menjadi PAD tambahan bagi Pemda Purwakarta,” ucapnya.
