CIREBON – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon.
Kedatangan mahasiswa, ke gedung DPRD Kota Cirebon dengan membawa keranda, untuk menyampaikan 4 tuntutan, menolak Omnibuslaw, mendesak DPR membahas dan mengesahkan RUU PKS, bebaskan biaya pendidikan dan hentikan tindakan represif.
Kordinator aksi, Asep mengatakan negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.
Pada dasarnya negara yang menjunjung tinggi hukum memilki tujuan untuk ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam bermasyarakat dan bernegara.
Menurut Asep, di negara demokrasi kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat diwujudkan melalui pemilu untuk memilih wakil rakyat yang nantinya duduk di kursi kekuasaan dengan tujuan memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga tercapainya keadilan dan
kesejahteraan.
“Tetapi banyak sekali permasalahan yang muncul didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak rakyat yang kecewa terhadap pemerintah dikarenakan muncul kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Kebijakan itu kemudian menjadi alat untuk kekuasaan memperlancar investasi dan tentunya alat untuk mengkebiri rakyat,” tuturnya Senin (13/7/2020)
Aliansi Mahasiswa UGJ menggugat, lanjut Asep, menilai bahwa pemerintah hari ini tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan juga tidak sejalan dengan cita-cita negara yaitu
memberikan keadilan serta kesejahteraan.
“Ada kemunduran demokrasi di negara ini yang dilakukan oleh para pejabat negara sehingga perlu adanya evaluasi besar untuk mewujudkan negara yang sehat,” ujarnya
Disaat bersamaan, anggota Komisi 3 Fitrah Malik mengatakan sangat mendukung aksi mahasiswa dan akan segera menindaklanjuti dengan menyampaikan tuntutan mashasiswa ke DPR RI.
“Saya sangat mendukung aksi mahasiswa, dan secepatnya tuntutan mereka akan kami bawa ke DPR RI,” pungkasnya.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa membakar ban bekas di depan gerbang gedung DPRD Kota Cirebon, dan menuntut perwakilan anggota DPRD keluar menemui massa aksi.
Tak berapa lama kemudian, empat perwakilan anggota DPRD komisi 3, datang menemui massa aksi. Sempat terjadi ketegangan saat anggota DPRD meminta sepuluh perwakilan mahasiswa untuk berbicara di dalam gedung.
Namun permintaan anggota komisi 3 ditolak mahasiswa, dan akhirnya dialog dilakukan di depan gedung DPRD dengan disaksikan seluruh massa aksi.
(dat/pojokjabar)
