Bahkan, kata Cellica, data itu tidak konkret atau tidak tepat sasaran. Dan itu yang akan jadi bahasan dalam rapat dengan para kepala desa.
“Jadi jika harus dibantu, yang pasti kita bantu. Seperti jika warga tidak mendapat program kesejahteraan sosial, tapi tidak tepat sasaran makan kita reposisi anggarannya,” katanya.
Dijelaskan, bantuan pemerintah untuk kegiatan sosial itu banyak mulai dari BPNT, BLT, bantuan beras, PKH dan sebagainya.
“Intinya kita bakal validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, Rutilahu, program Karawang Cerdas, program Karawang Sehat,” jelasnya. (ega/pojokjabar)
