BOGOR, RADARSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan untuk merehabilitasi sekitar 5.600 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2020.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, RTLH itu tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Kata dia, anggaran rehabilitasi RTLH bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Dari APBD Kabupaten Bogor, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 800-an unit RTLH dan alokasi pemerintah pusat sebesar 1.000-an RTLH. Dari sekian desa, kemungkinan kalau dirata-rata ada delapan rumah per desa,” kata Juanda, Kamis (13/2/2020).
Namun, kata dia, ada pengecualian untuk penerima RTLH di lokasi-lokasi bencana awal tahun di beberapa kecamatan. Tak kurang dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Sukajaya dan Nanggung, ada sekitar 1.000 unit RTLH yang jadi prioritas.
“Itu untuk RTLH yang memang ada di lokasi bencana. Kan disana ada yang terdampak ada yang tidak. Diluar yang masuk kategori rusak besar, ringan dan sedang yang sudah jelas diatur untuk bantuannya. Ini mah kan ada rumah yang RTLH tapi ada disana. Diluar 4.117 rumah terdamlak bencana yang sudah didata,” kata dia.
Dia menambahkan, sehingga dari total 5.600 RTLH, 1.000 di antaranya untuk RTLH di wilayah lokasi bencana di empat kecamatan tadi. Untuk anggaran, kata dia, dari APBD Kabupaten Bogor dialokasikan Rp15 jutaan, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang ‘hanya’ dikaver Rp10 juta per rumah.
Selain dari APBD Kabupaten Bogor, ada jumlah alokasi RTLH yang berbeda dari Pemprov Jabar dan pemerintah pusat, dimana per rumah mendapat jatah Rp17,5 juta. Sebab ada kegiatan yang dialokasikan disana.
“Tahapannya sekarang ada di SK (Surat Keputusan, red) Bupati Bogor. Lagi proses. Perbedaan angka itu juga berdasarkan survei kita ke lapangan, mana yang agak berat. Kalau di lokasi bencana, kebanyakan rumah sederhana,” kata dia. (mtr/izo/rs)
