BOGOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan tak ada pengurangan anggaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor untuk 2022 mendatang.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Juniarti Estiningsih menjelaskan ikhwal penolakan DPRD Kota Bogor kaitan rencana pengurangan jumlah unit RTLH untuk tahun mendatang.
Esti-sapaanya-menjelaskan, semula pihaknya menganggarkan bantuan RTLH senilai Rp45 miliar lebih untuk membantu 4.280 unit RTLH di Kota Bogor pada anggaran 2022 nanti.
Lantaran pada saat pembahasan, RAPBD Kota Bogor untuk 2022 masih mengalami defisit, akhirnya besaran anggaran tersebut pun dikurangi menjadi Rp35 miliar untuk menutup defisit anggaran.
“Awalnya kami di dinas menganggarkan RTLH untuk 2022 itu sebesar Rp45 miliar lebih, untuk 4.280 RTLH. Tapi dikurangi Rp10 miliar menjadi 3.300 unit saja karena RAPBD Kota Bogor defisit,” katanya, Minggu (26/11/2021).
Karenanya, pengurangan anggaran bantuan RTLH itu sempat dipertanyakan jajaran DPRD Kota Bogor. Karena bantuan RTLH merupakan salah satu program prioritas Pemkot Bogor.
Sebab, di era periode kedua Bima Arya menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Pemkot Bogor berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada 20 ribu RTLH.
“Memang RTLH ini program prioritas Pemkot Bogor. Makannya mungkin pengurangan anggaran RTLH ini menjadi sorotan. Karena Pemkot Bogor menargetkan harus membantu 20 ribu RTLH,” kata Esti.
Sebanyak 20.000 target perbaikan RTLH itu masuk dalam janji politik Bima Arya-Dedie A. Rachim hingga 2024 mendatang.
Namun, hingga jelang akhir tahun 2021 perbaikan RTLH di Kota Bogor sudah mencapai 17 ribu unit.
Meski begitu, kabar terakhir yang diterimanya anggaran bantuan RTLH Kota Bogor untuk tahun anggaran 2022 batal dikurangi.
“Kabar terakhir yang saya dapat, anggaran RTLH tidak jadi dikurangi. Tetap Rp45 miliar untuk 4.280 unit RTLH,” bebernya.
Untuk diketahui, pada 2021 ini Pemkot Bogor menargetkan membantu 6.506 unit RTLH. Di mana dari jumlah tersebut 5.780 RTLH diantaranya selesai diberikan bantuan. Sementara sisanya masih dalam tahap admistrasi.
“Ada 327 unit RTLH yang masih dalam bentuk proposal pengajuan, 139 unit sedang dalam proses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan 399 unit RTLH gagal pencairan karena sudah menerima bantuan dari sumber dana lainnya,” tukasnya.(ded)
